DPR Tolak BOK untuk Aceh

Jakarta - Komisi II DPR menolak rencana pemerintah yang akan membentuk Badan Otorita Khusus (BOK) untuk Aceh karena dikhawatirkan tumpang tindih dalam penyelenggaraan pemerintah di Aceh yang berstatus otonomi khusus. "Kita tidak setuju adanya Badan Otorita Khusus karena kita tidak mau kehadiran lembaga ini memandang wilayah Aceh sebagai lahan yang tidak berpenduduk," kata Ketua Komisi II DPR Ferry Mursyidan Baldan di gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Kamis (27/1/2005)."Lalu, di Aceh ada kebijakan otonomi khusus. Kita mengingatkan bahwa yang menjadi subjek adalah masyarakat karena yang ingin dipulihkan adalah kehidupan mereka. Kehadiran badan baru jangan sampai mengeliminir hal-hal ini," lanjutnya.Untuk itu, Komisi II DPR merekomendasikan agar Depdagri yang menempati posisi sentral pada proses koordinasi, rekonstruksi dan rehabilitasi di Aceh.Selanjutnya, Komisi II merekomendasikan supaya tidak dilakukan transaksi jual beli surat tanah.Di bidang aparatur negara, Komisi II merekomendasikan agar pembayaran hak-hak PNS yang meninggal dan hilang dibayarkan secara penuh selama 12 bulan dan tidak tertunda.Selain itu, perlu dilakukan penundaan pilkada di daerah yang terkena langsung bencana gempa dan tsunami sampai selesai proses rehabilitasi. (aan/)