Anung: Program 100 Hari Kelanjutan Kampanye Pemilu SBY

Solo - Jumat besok genap 100 hari SBY duduk sebagai presiden. Wasekjen PDIP, Pramono Anung Wibowo, menilai hasil kerja dari program 100 hari yang dicanangkan oleh Pemerintahan SBY - Kalla masih jauh panggang dari api.Dia bahkan menilai program itu hanya kelanjutan dari janji kampanye yang tujuannya hanya untuk mencari tambahan popularitas saja. Hal itu disampaikan Anung kepada wartawan di sela-sela mengahdiri peresmian pemugaran kantor DPC PDIP Solo yang dilakukan oleh Megawati, Kamis (27/1/2005) sore. "Yang perlu dievaluasi misalnya, apakah dalam 100 hari pemerintahanya itu terjadi peningkatakan kualitas hidup rakyat baik dari sisi ekonomi, budaya hingga mampu menambah rasa rasa aman rakyatnya," kata AnungDari sisi ekonomi, Anung menyebut terjadi kenaikan harga-harga kebutuhan pokok dan elpiji. Dari sisi rasa aman rakyat, angka kriminalitas justru semakin tinggi. Demikian juga dengan janji penanganan kasus terorisme yang tidak terpenuhi. Di bidang penegakkan hukum, penanganannya masih parsial dan belum menyentuh pada persoalan substansialnya."Program 100 hari itu masih merupakan kelanjutan kampanye untuk mencari tambahan popularitas saja. Seharusnya dia tidak perlu lagi mengejar popularitas karena sekarang sudah bukan masa kampanye. Janji-janji dalam kampanye untuk melakukan perubahan hingga saat ini juga masih jauh dari harapan rakyat, paparnya."Banyak bencana yang terjadi selama dia memerintah yang baru berlangsung seratus hari ini, juga tidak bisa dijadikan tameng untuk pembelaan tentang buruknya kinerja kabinet," lanjutnya.Rivalitas KepemimpinanAnung juga menilai buruknya manajemen pemerintahan yang dipimpin oleh Yudhoyono. Dia bahkan melihat indikasi adanya potensi rivalitas antara presiden dengan wakil presiden. Dua hal yang dicontohkannya adalah langkah yang diambil Jusuf Kalla dalam menangani bencana di Aceh serta keluarnya SK Wapres yang cukup kontroversial."Seharusnya SBY selaku mandataris rakyat, yang dipilih langsung oleh rakyat sebagai presiden, berani mengambil sikap dan keputusan yang tegas. Tidak seharusnya dia membiarkan kewenanganya dilangkahi oleh wakilnya. Jika hal tersebut terus berlangsung bisa berpotensi menimbulkan persoalan yang lebih buruk dalam kepemimpinan nasional," kata Anung. (nrl/)