Koalisi LSM Pertanyakan Komitmen KPK Usut Korupsi di KPU

Jakarta - Koalisi LSM untuk Pemilu Bersih dan Berkualitas mempertanyakan komitmen KPK terkait dengan dugaan korupsi di KPU.Menurut salah seorang aktifis Koalisi LSM tersebut Elizabeth Koesrini di Gedung KPK, Jl. Veteran, Jakarta, Kamis, (27/1/2005), pihak KPK yang diwakili Wakil Ketua KPK Erry Riyana Hardjapamekas menyatakan, pengaduan LSM tersebut sudah ditindaklanjuti dengan melakukan pemeriksaan.Dalam pertemuan tersebut Koalisi LSM juga mengadukan perihal pemanggilan Hermawanto, aktifis LBH Jakarta, oleh Polda Metro jaya terkait dengan pencemaran nama baik terhadap KPU.Koalisi LSM juga meminta agar KPK melayangkan surat kepada pihak kepolisian untuk menjadikan kasus korupsi sebagai kasus luar biasa yang harus didahulukan daripada kasus umum, seperti pencemaran nama baik. Menurut Elizabeth, KPK menjanjikan akan melayangkan surat yang diminta. Koalisi LSM juga meminta dibentuk perangkat hukum untuk perlindungan saksi dan pelapor. Pihak KPK, lanjut Elizabeth, menegaskan perihal itu sudah ada Perpu-nya, namun memang belum disahkan."Secara umum kami menilai KPK telah menunjukkan komitmennya dalam menjalankan tugasnya," kata dia.Koalisi LSM ini terdiri dari FITRA (Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran), FORMAPPI (Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia), LBH Jakarta, KIPP (Komite Independen Pemantau Pemilu) dan IPW. (umi/)