Perundingan RI-GAM Diduga Tak Akan Hasilkan Kesepakatan

Jakarta - Delegasi RI yang melakukan perundingan dengan GAM di Helsinki, ibukota Finlandia, dinilai tidak memiliki konsep yang jelas, sehingga diperkirakan perundingan tidak akan menghasilkan kesepakatan.Hal itu disampaikan pengamat politik dan militer dari CSIS Kusnanto Anggoro dalam diskusi Kamisan, Radio 68H di Hotel Sahid, Jl. Jend. Sudirman, Jakarta, Kamis, (27/1/2005).Ketidakjelasan konsep pemerintah, kata Kusnanto, bisa tercermin dari komposisi delegasi yang dikirim. Delegasi yang ditunjuk menjadi juru runding pemerintah adalah Menkominfo Sofyan Djalil, Menteri Hukum dan HAM Hamid Awaluddin, dan Menko Polhukam Widodo AS."Dengan tim yang seperti itu tidak kelihatan jelas apa sebenarnya yang ingin dicapai, dan ini memang menjadi pertanyaan besar," katanya.Karena itu, Kusnanto mengaku pesimis perundingan tersebut akan menghasilkan kesepakatan antara kedua pihak. "Karena tidak jelas apa yang menjadi prioritas, meski upaya perdamaian memang tetap harus dikedepankan," katanya.Dia juga melihat sebenarnya baik GAM maupun RI sama-sama memiliki titik temu yakni memperhatikan kepentingan rakyat Aceh. "Seharusnya ini menjadi dasar pembicaraan dari dua pihak itu karena pada posisi ini dua pihak sama-sama ingin mengutamakan kepentingan rakyat Aceh," ujarnya.Namun jika pemeribntah langsung mengedepankan konsep NKRI dalam perundingan, maka perundingan tersebut akan sia-sia."NKRI tidak bisa kita jadikan isu pertama dalam perundingan ini. Masalah itu baru bisa dibicarakan setelah berjalannya waktu, dan untuk dua tahun ke depan fase rekonstruksi di Aceh akan menjadi dominan," katanya.Jadi, upaya damai harus terus dilakukan dalam proses rekonstruksi ini. "Tapi tentu saja kita tidak bisa banyak berharap dari perundingan ini karena dialog ini baru sebatas ice breaking setelah dua tahun pembicaraan damai terhenti," katanya. (umi/)