Istana Isyaratkan Pemilihan Kapolri Tanpa Libatkan KPK dan PPATK

Jakarta - Isu pergantian Kapolri dipercepat semakin kencang. Pihak Istana mengisyaratkan pemilihan Kapolri baru tak melibatkan KPK dan PPATK.

"Karena ini mekanismenya bukan mekanisme seleksi. Itu adalah hak preogatif Presiden untuk menunjuk pada jabatan-jabatan seperti itu, kapolri, panglima TNU, kepala staf angkatan, duta besar, itu hak prerogatif Presiden," ujar Seskab Andi Widjajanto saat dikonfirmasi apakah akan melibatkan KPK dan PPATK dalam pemilihan Kapolri.

Hal itu dikatakan di Istana Negara, Jl Veteran, Jakarta, Jumat (9/1/2015).

Menurut Andi, sesuai UU, Presiden hanya akan mendapat rekomendasi dari kompolnas.

"Jadi Presiden bisa tetapkan siapa saja yang dianggap pas untuk menduduki jabatan-jabatan tersebut," imbuhnya.

Sementara itu Menko Polhukam Tedjo Edhy mengatakan sejauh ini Presiden Jokowi belum meminta nama-nama calon Kapolri.‎ Pihaknya akan menyiapkan nama-nama jika Presiden sudah memintanya.

‎"Kalau diminta, baru menyiapkan," kata Tedjo.

Tedjo membantah jika ada percepatan pensiun Kapolri Jenderal Sutarman. Dia menyerahkan sepenuhnya hal itu kepada Presiden Jokowi.

"Kalau Presiden mau yang sekarang masih diperlukan ya ngga apa-apa. Kalau beliau minta pertimbangan dari kita, kita berikan seperti itu," tuturnya.

(mpr/ndr)