Pengesahan APBD 2015 Molor, Sekda DKI: Semua Terpaksa Mundur

Jakarta - Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2015 terancam molor. Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah mengatakan kalau APBD mundur maka sebagian program seperti pembangunan juga terpaksa mundur.

"Karena belum disahkan, semua terpaksa mundur," kata Saefullah di Balaikota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (9/1/2015).

Dia mencontohkan program pembangunan gedung sekolah yang terancam mundur karena pengaruh APBD. Sebab kontraktor pembangunan nanti dikhawatirkan akan ngebut bekerja.

"Makin banyak rentang waktu yang kita miliki, kualitas bangunannya semakin terjamin. Misalnya pembangunan gedung sekolah. Kontraktor tidak terburu-buru," ujar mantan Walikota Jakarta Pusat itu.

Saefullah mencontohkan seperti pengecoran pembangunan sekolah yang terburu-buru sehingga mengganggu konstruksi. Cara seperti ini menjadikan konstruksi gedung rawan kerusakan dan menjadi pemborosan.

"Pengecoran satu lantai butuh 21 hari, nah kan kadang baru tiga hari langsung naik ke lantai dua. Itu kalau penopangnya dibuka, kan gampang jebol. Itu mengganggu konstruksi. Lalu bongkar lagi, akibatnya bisa jadi pemborosan buat kontraktor. Jadi dobel kan biayanya, kan sayang," sebutnya.

Namun, jika ABPD sampai pertengahan Februari 2015 belum disahkan maka pihak Pemprov DKI akan memakai APBD 2014.

"Kalau sampai tengah Februari belum diparipurnakan, kita akan pakai APBD 2014. Itu lebih bagus karena fleksibel," tuturnya.

Meski demikian, tidak semua anggaran kebutuhan menjadi mundur karena pengesahan APBD yang molor. Saefullah menyebut untuk kebutuhan rutin seperti pembelian alat tulis kantor (ATK), gaji, tunjangan kinerja daerah (TKD) sudah disiapkan.

"Untuk kebutuhan rutin sudah ada SK Gubernurnya. Untuk kegiatan yang mendahului seperti ATK, makan minum, biaya operasional, gaji, TKD sudah kita koordinasikan ke belakang," katanya.



(hat/nrl)