"Banyak sekali pembiaran yang dilakukan para pemerintah daerah dan pengusaha. Mohon maaf nih saya jujur saja. Saya menyelidik untuk tegakkan hukum tetapi tidak ada kerja sama dan dikelola dengan benar," ujar Suhardi dengan nada tinggi di acara Raker bersama Menhut dan Kepala Daerah Riau di Kementerian Kehutanan, Gedung Manggala Wanabakti Blok I lt. 3
Jl. Gatot Subroto, Senayan, Kamis (8/1/2014).
Suhardi mengutarakan, Kabupaten Kota dalam pengawasan tidak konsisten dalam memberikan izin pengelolaan hutan. Selain itu, Kepala dinas dan para perusahaan juga bermain kotor di belakang pemerintah.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Suhardi mengatakan, banya sekali modus operandi yang ditemukan polisi. Seperti lahan konflik tertentu dan masyarakat jadinya nanti bisa dikuasai terus kalau sudah kebakaran nanti bisa mendapat izin cepat.
"Masyarakat dan perusahaan untuk kesuburan hutan gambut harus cari dimensi lain untuk suburkan tanah. Kita harus bersinergilah. Mari kita berpikir kalau sadar semua tidak perlu ada penegakkan hukum," tutup Suhardi.
(spt/gah)