Dana Bantuan Bencana Dimasukkan dalam Rekening Khusus

Jakarta - Hingga saat ini jumlah bantuan yang diterima pemerintah untuk penanggulangan bencana mencapai Rp 914.970.199.077, sementara yang sudah disalurkan di lapangan sebesar Rp 114.673.884.493. Rencananya seluruh dana kemanusiaan tersebut akan ditempatkan dalam satu rekening."Itu semua baru dari donatur dalam negeri. Untuk bantuan dari luar negeri saat in masih disusun sebab masih banyak yang belum cair," kata Menko Kesra Alwi Shihab kepada wartawan usai bertemu Presiden SBY di Istana Negara, Jl. Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu (26/1/2005).Alwi yang juga menjabat Ketua Pelaksana Harian Bakornas, bertemu presiden untuk menyampaikan ringkasan laporan rekapitulasi penerimaan dan penyaluran dana bantuan per 25 januari 2005."Untuk ke depan, seluruh dana kemanusiaan ini nantinya akan ditempatkan dalam satu rekening bank tersendiri. Setiap pos pengeluaran harus dengan sepengetahuan presiden dan secara berkala rekening tersebut akan dikontrol oleh Menkeu, Menko Kesra dan Ketua Bappenas," jelas Alwi.Sebelumnya, SBY mengimbau pihak swasta dan kelompok masyarakat agar menyampaikan laporan penerimaan dan penggunaan dana yang diamanatkan pada mereka secara berkala kepada masyarakat. Atas hal ini, Alwi mengatakan, pemerintah tidak mungkin memaksa pihak-pihak swasta untuk menyalurkan bantuannya melalui rekening khusus itu."Dengan demikian, pemerintah tidak dapat bertanggungjawab atas penyaluran dana sumbangan yang tidak melalui rekening itu. Namun bila melalui rekening ini, tentu pemerintah akan mempertanggungjawabkannya dan BPK secara berkala juga akan melakukan audit atas rekening tersebut," ungkap Alwi.Secara terpisah, Ketua Bappenas Sri Mulyani mengatakan bahwa mulai hari ini, setiap tanggal 26 tiap bulannya, pemerintah akan mengumumkan informasi tentang berbagai bantuan yang diterima dalam rangka penanggulangan bencana. Baik itu sumbangan melalui jalur pemerintah maupun masyarakat."Untuk bantuan dari luar negeri, kami akan mengumpulkan data sumbangan dari masing-masing kedutaan negara donor, PBB dan LSM-LSM asing yang aktif di lapangan," kata Sri Mulyani. (fab/)