"Seharusnya sih bisa efektif ya tapi sekarang yang jadi masalah, seperti tidak ingin membagi tugas kerja," kata Ahok kepada wartawan di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (7/1/2014).
Ahok menghendaki kantor pelayanan terpadu bisa berfungsi layaknya sebuah bank. Dengan begitu, masyarakat yang datang membuat pengaduan tak perlu harus dilempar-lempar ke sana ke mari untuk mengurus urusannya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia mulai pekan depan akan melakukan pengecekan ke beberapa kantor PTSP yang ada di DKI. Jika ada yang kedapatan tidak bisa bekerja dan melawan sistem, Ahok tak akan segan-segan mencopotnya.
"Minggu depan akan saya cek, begitu nggak mau bagi tugas kerja. PNS dan honorer di DKI ini pintar-pintar. Tapi kalau masih ngulur waktu saya pecat saja karena masih banyak yang bagus," kata dia.
Ahok sebelumnya menyempatkan mengecek kantor pelayanan terpadu yang ada di Kecamatan Menteng. Dia kecewa karena kantor tersebut masih belum bisa sesuai dengan yang diharapkanya.
"PTSP kita masih tidak seperti yang kita harapkan. Misalnya contoh untuk urusan Dinas Dukcapil (Kependudukan dan Catatan Sipil), di tiap PTSP kelurahan kecamatan ada staf Dukcapil kan. Masak staf PTSP yang lain gak boleh urusin urusan dukcapil. Nah kalau ada 5 orang datang untuk urusan dukcapil dan di PTSP ada 5 orang staf, masa enggak diurusin sih. Ini enggak, yang ada itu 4 orang nganggur dan warga antri di satu orang staf," kata dia dengan nada kesal.
(ros/aan)











































