"Saya kira evaluasi 100 hari harus diselenggarakan. Itu adalah hak publik atas kehadiran pemerintah baru. Publik punya hak," ujar Fahri di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (5/1/2015).
Politikus PKS ini menyatakan dia memiliki sejumlah catatan terkait kinerja pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla. Fahri juga menyoroti hubungan anggota kabinet dengan DPR sebagai mitra kerja.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Hal kedua yang dicatat Fahri adalah, Kabinet Kerja dianggapnya kurang menghargai pemerintahan sebelumnya yang dipimpin Susilo Bambang Yudhoyono. Padahal menurut Fahri, pemerintahan SBY lah yang meletakkan karpet merah bagi pemerintahan selanjutnya.
"Ketiga, pemerintahan ini menurut saya kurang menghayati tema-tema kampanyenya. Pertama misalnya pemerintahan ini membawa tema perubahan, tapi hampir 100 hari kita belum tahu apa yang disebut perubahan itu kecuali jamu dan singkong itu," kata Fahri.
"Sudah begitu tema-tema yang mereka kembangkan misalnya revolusi mental dan sebagainya, kita tidak lihat ada wujud satu gerakan yang masif. Ya akhirnya kemudian hampir 100 hari orang melihat hal yang sama saja," sambungnya.
(fjp/fjp)










































