Ginandjar: Tak Adil Pemerintah Dinilai dari Kinerja 100 Hari

Jakarta - Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Ginandjar Kartasasmita menilai tidak adil jika pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dinilai dalam 100 hari pertama. Sebab waktu 100 hari tidak cukup untuk menilai kinerja pemerintah."100 hari terlalu pendek untuk kita memberikan penilaian karena semuanya masih baru, termasuk menteri-menterinya. Masa satu bulan pertama hanya digunakan untuk saling mengenal dan koordinasi," kata Ginandjar.Ginandjar, yang ditemui wartawan sebelum masuk ke ruang kerjanya di lantai 9 Gedung Nusantara III, kompleks DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Rabu (26/1/2005), menyatakan tidak mungkin ada yang bisa dilakukan dengan tuntas dalam waktu 100 hari pemerintahan berjalan."Meski pun menurut Pak SBY 100 hari adalah cambuk untuk pemerintah. Namun menurut saya tidak fair bila pemerintah 100 persen dinilai dalam 100 hari," tukasnya.Mengenai banyaknya kekecewaan masyarakat tentang langkah pemberantasan korupsi oleh pemerintahan SBY, Ginandjar juga memberikan jawaban senada. "Mana bisa dalam jangka waktu itu selesai semua. Kalau pemberantasan korupsi harus seterusnya, jangan hanya 100 hari."Disinggung mengenai kasus korupsi dalam proyek Technical Assistant Contract antara Pertamina dengan PT Ustraindo Petro Gas (UPG) yang melibatkan dirinya, Ginandjar kembali menegaskan bahwa dirinya tidak bertanggungjawab dalam kasus tersebut. "Menurut Kejagung yang bermasalah adalah pelaksanaan, bukan kontraktornya. Saat pelaksaanaan saya sudah tidak menjabat sebagai mentamben. Saya sudah berhenti sejak Maret 1993, jadi bukan tanggung jawab saya lagi dan saya tidak ada masalah," demikian Ginandjar Kartasasmita. (gtp/)