"Kita perlu melakukan pemanggilan. Basarnas, BMKG, Menhub, KNKT, Airnav. Kita mau dapat info soal kecelakaan yang terjadi," ujar Yudi di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (5/1/2014).
Permasalahan terkait kecelakaan kemudian melebar ke izin ilegal penerbangan. Menurut Yudi, publik berhak mengetahui masalah yang terjadi di lapangan.
"Kalau dari pemanggilan tidak cukup, bisa bentuk Panja. Jangan ditanggapi terkait ke politik, tapi ini untuk kepentingan publik," ucap politikus PKS ini.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Basarnas melakukan pengorganisasi yang cukup bagus. Bukan tidak ada kelemahan, misalnya ternyata alat-alat pas-pasan. Personel terbatas," ucapnya.
Yudi juga menyoroti tentang jumlah armada yang membantu proses evakuasi. Manajemen evakuasi di Pangkalan Bun dinilai cukup bagus.
"Di Pangkalan Bun banyak sekali pesawat besar. Manajemennya juga kita tinjau. Kemenhub juga backup. Koordinasi itu bagus, termasuk info cuaca juga," papar Yudi.
(imk/trq)