Meski Belum Maksimal, DPR Takkan Evaluasi 100 Hari SBY

Jakarta - DPR RI menilai masih banyak kelemahan menjelang 100 hari pemerintahan SBY-Kalla terutama yang berkaitan dengan penanganan korupsi. Tapi DPR tidak akan menggelar rapat khusus."Kita ketahui, masih banyak kelemahan-kelemahan yang dihadapi pemerintah. Katakanlah penanganan korupsi, masih banyak orang-orang yang disebut sebagai koruptor belum dapat hukuman dan sanksi semestinya," kata Ketua DPR Agung Laksono pada wartawan di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Rabu (26/1/2005)."Langkah-langkah di bidang recovery ekonomi juga belum jelas ke depannya bagaimana," sambungnya.Meski demikian, dalam beberapa hal pemerintah sudah berusaha cukup keras. Apalagi terjadi bencana tsunami yang menguras tenaga dan pikiran serta koordinasi. "Ini tentu menjadi perhitungan pula," kata bawahan Jusuf Kalla di Partai Golkar ini.Agung juga menegaskan, DPR tidak akan melakukan rapat evaluasi khusus mengenai kinerja 100 hari pemerintah. "Karena bagi DPR, evaluasi itu dilakukan tiap saat. Kita tidak mengenal 100 hari atau 1.000 hari. Kita hanya menjalankan rapat yang memang sudah dijadwalkan Badan Musyawarah," katanya.Secara terpisah Ketua MPR Hidayat Nurwahid menolak berkomentar mengenai kinerja 100 hari pemerintahan SBY-Kalla. "Itu lebih tepat dikomentari oleh DPR dan DPD yang memiliki fungsi pengawasan," menurutnya.Dia berpendapat, DPR telah melaksanakan fungsi pengawasan secara ketat pada pemerintah selama hampir 100 hari ini. "Ini dibuktikan dari banyaknya pemanggilan dan pertemuan dengan pihak pemerintah bahkan sudah ada anggota yang menggunakan hak interpelasi," urainya. (nrl/)