SBY: Idealnya Anggaran Pertahanan & Keamanan 3-5% dari APBN

Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan anggaran untuk pertahanan dan keamanan dalam APBN tahun 2005 masih sangat sedikit, yaitu hanya 1 persen. Anggaran untuk pertahanan dan keamanan yang ideal adalah 3 sampai 5 persen dari APBN."Idealnya adalah 3 sampai 5 persen dari APBN. Kalau kurang dari itu, itu karena mengingat keadaan perekonomian yang kurang mendukung. Sementara kalau lebih dari itu jika negara dalam keadaan bahaya atau perang," kata Presiden SBY.Pernyataan ini disampaikan Presiden SBY dalam sambutan saat membuka diskusi tentang pemberdayaan industri nasional guna mendukung kemandirian sarana pertahanan di Departemen Pertahanan, Jl. Medan Merdeka Barat, Jakarta, Rabu (26/1/2005).Menurut SBY, karena kondisi perekonomian yang belum mendukung maka perlu dikembangkan suatu konsep minimum essensial force. "Nantinya sejalan dengan perkembangan perekonomian atau dengan adanya peningkatan penerimaan akan dibentuk suatu kekuatan pertahanan yang efektif yang bisa menangkal atau mencegah ancaman dari luar."Ancaman dari luar atau dari dalam tersebut meliputi ancaman terhadap kedaulatan wilayah nasional, bisa meliputi pelanggaran perbatasan atau pelanggaran wilayah darat, laut, dan udara.Kemudian, ancaman terhadap integritas teritorial seperti adanya separatisme. Ketiga, kejahatan transnasional seperti illegal logging, money laundry, perdagangan manusia, dan sebagainya. Dan terakhir konflik komunal. "Ini sangat mengganggu," kata SBY.Menurut SBY, tanpa adanya kekuatan pertahanan yang cukup kuat maka proses diplomasi luar negeri akan terhambat. "Politik luar negeri nonsens tanpa ada back up. Proses diplomasi akan terhambat kalau kekuatan pertahanan kita lemah. Maka ruang gerak untuk diplomasi akan terhambat juga."Selain itu, kalau sarana pertahanan kita lebih bagus, baik dari segi sarana militer maupun sarana pembantu seperti telekomunikasi, maka proses pengejaran terhadap anggota GAM akan lebih efektif. Demikian tentang penanganan bencana gempa dan tsunami di Aceh dan Sumatera Utara."Andaikata kita memiliki kekuatan yang lebih banyak dan lebih besar, maka akan memudahkan bagi kita dalam melakukan proses evekuasi korban. Perbandingannya helikopter maupun kapal-kapal milik negara asing jumlahnya hampir dua kali lipat dari helikopter dan kapal milik Indonesia," demikian Presiden SBY. (gtp/)