PBHI: Zero Credibility untuk SBY-Kalla Tangani HAM

Jakarta - Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) menilai kemampuan pemerintah SBY-Kalla menangani HAM masih dalam angka nol. Pasalnya, masih banyak kasus pelanggaran HAM yang tidak juga tuntas hingga kini."Zero credibility untuk kemampuan pemerintah dalam mengangani penindakan kasus-kasus publik terutama pelanggaran HAM sepanjang tahun 2004," ujar ketua PBHI Jhonson Panjaitan di Kantor PBHI, Jl. Matraman Raya 148, Jakarta, Selasa (25/1/2005).Jhonson mengatakan, pemerintah masih belum bisa menerjemahkan penanganan HAM dalam konteks demokrasi dan penegakan hukum. "Apalagi sampai saat ini masih banyak persekongkolan eksekutif dan legislatif yang kerap menghasilkan hukum yang merugikan warga negara," tukasnya. Ia mencontohkan, kasus yang tidak tuntas ditangani adalah kasus pencemaran Teluk Buyat. "Padahal, kasus ini adalah bentuk pelanggaran HAM bagi masyarakat buyat. Dan ini bukan hanya kasus lokal tapi juga menyangkut internasional," tandasnya. PBHI, lanjut dia, memrediksi pola penggunaan hukum untuk melakukan pelanggaran HAM akan terus dilakukan pemerintah. Olah karena itu, PHBI secara khusus akan melakukan advokasi terhadap kasus tertentu sepanjang 2005. Kasus yang akan ditangani tersebut adalah kasus Aceh, Papua, Buyat, dan perlindungan terhadap kebebasan menyampaikan pendapat dan kasus yang melibatkan organisasi internasional. (ton/)