Buka Daerah Terisolir, TNI Kerahkan 6.000 Pasukan ke Aceh
Selasa, 25 Jan 2005 22:45 WIB
Jakarta - TNI akan mengerahkan sekitar 6.000 personilnya untuk membuka jalur darat daerah-daerah yang masih terisolir akibat gempa dan tsunami di sepanjang pesisir barat Aceh. TNI juga menyarankan pemerintah memakai jembatan Beiley buatan dalam negeri untuk dipakai di Aceh.Demikian disampaikan Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto kepada wartawan usai bertemu Presiden SBY di Istana Presiden, Jl. Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (25/1/2005) malam.Tarto mengakui bahwa TNI memiliki keterbatasan baik dalam sumber daya manusia maupun peralatan. Oleh karena itu pihaknya tidak dapat lagi melakukan evakuasi maupun pendistribusian bantuan ke daerah-daerah yang terisolir ini melalui jalur udara."Sebagai solusinya, kita akan mengerahkan 5.500 sampai 6.000 personil untuk membuka daerah-daerah yang masih terisolir seperti Calang, Teunom dan Lamno. Pengerahan ini juga berkenaan dengan akan berakhirnya tenggat waktu militer asing untuk mengadakan operasi kemanusiaan di Aceh," kata Tarto.Tarto mengatakan, dalam pertemuan dengan SBY tadi, juga dibicarakan mengenai tawaran bantuan PBB untuk pengadaan jembatan Beiley di Aceh. Ia menyarankan lebih baik menggunakan kemampuan lokal dalam pengadaannya, agar dana hibah tidak kembali lagi ke PBB."PT Krakatau Steel kan sanggup memproduksinya, selain lebih cepat, harganya juga lebih murah," tukas Tarto.Atas usulan ini, menurut Tarto, SBY menyambut baik. "Presiden menyetujui agar dana-dana hibah yang dikoordinir oleh PBB dipakai untuk pengadaan jembatan Beiley produk dalam negeri," kata dia.Lebih lanjut Tarto mengatakan, dalam pertemuan selama 2,5 jam itu, juga sempat disinggung mengenai langkah awal perundingan damai dengan GAM yang tengah dipersiapkan pemerintah. Selaku pelaksana di lapangan, pihak TNI akan mematuhi apapun keputusan politik hasil perundingan ini nantinya."Namun apabila perundingan ini menemui jalan buntu atau tidak menghasilkan apapun, TNI akan melanjutkan keputusan pemerintah yang sebelumnya (status darsip)," lanjut Tarto.Sementara itu, Tarto membantah bahwa pertemuan dengan presiden kali ini juga membahas mengenai isu pergantian panglima TNI. Dia juga tidak mau berkomentar apapun tentang disebutnya nama KSAD Ryamizard Ryacudu sebagai penggantinya. "Wah saya tidak tahu, tadi tidak dibahas," demikian Endriartono Sutarto
(fab/)











































