detikNews
Senin 29 Desember 2014, 08:58 WIB

Sang Negarawan: Antara Hamdan Zoelva dan Ahmad Fadlil

- detikNews
Sang Negarawan: Antara Hamdan Zoelva dan Ahmad Fadlil Ahmad Fadlil Sumadi (ari saputra/detikcom)
Jakarta - UUD 1945 memberikan gelar negarawan bagi sang penjaga konstitusi. Tapi, beda Hamdan Zoelva, beda pula Ahmad Fadlil Sumadi. Hamdan memilih mangkir untuk diseleksi lagi, sedangkan Fadlil legowo ikut seleksi. Siapa negarawan sejati?

Dalam catatan detikcom, Senin (29/12/2014), Fadlil memberikan sumbangsih tenaganya untuk membangun kepaniteraan MK yang baru lahir kala itu yaitu tahun 2003-2008 sebagai Panitera MK. Peradilan yang baru terbentuk itu ia bidani terkait tata laksana administrasi pengadilan sehingga bisa moncer seperti sekarang ini. Dengan pengalamannya memodernisasi peradilan agama, ia membesut MK menjadi peradilan yang sehat dan disegani.

Rehat dua tahun karena dipanggil MA untuk menjadi Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta, pria yang mengenyam pendidikan Pondok Pesantren Futuhiyyah Demak itu akhirnya dipilih MA menjadi hakim konstitusi di era kepemimpinan Ketua MA Harifin Tumpa.

Lantas, apa sumbangsih fenomenal Fadlil di balik toganya? Hakim konstitusi dari unsur Mahkamah Agung (MA) itu diam-diam menjadi salah satu arsitek di balik putusan Machica Mochtar, istri siri Moerdiono. Bersama-sama dengan Mahfud MD, mereka meramu sebuah putusan yang mengubah peta hukum Indonesia terkait hak-hak anak biologis terhadap ayah kandung di luar perkawinan.

Meski demikian, Fadlil tetap memegang pakem hakim yaitu silent corps. Diam seribu bahasa. Pun demikian saat ia harus diseleksi lagi oleh MA untuk menjabat hakim konstitusi periode kedua 2015-2020. Jebolan IAIN Fakultas Syariah Semarang itu lagi-lagi diam, tidak seperti Hamdan yang mengirim surat keberatan kepada tim Pansel.

Lantas apa yang ia lakukan saat dirinya tidak lolos pansel MA untuk duduk sebagai hakim konstitusi periode kedua? Fadlil tetap senyap. Tidak ada kicauan di twitter atau pun statemen terbuka. Bahkan saat Fadlil harus kembali ke pangkuan MA dan turun derajat menjadi hakim tinggi, Fadlil lagi-lagi diam seribu bahasa.

Soal diam beribu bahasa ini, setali tiga uang dengan pendapat mantan hakim konstitusi 2003-2008, I Dewa Gede Palguna. Menurutnya, hakim konstitusi tidak seharusnya banyak berbicara di hadapan publik. Hal ini harus dilakukan untuk menjaga independensi hakim.

"Hakim itu bicara lewat putusan, tidak boleh terlalu banyak bicara di luar putusannya," kata Palguna yang mengikuti lagi seleksi hakim konstitusi 2015-2020.

Beda Fadlil, beda Hamdan. Usai nama-nama pansel dibentuk Presiden Joko Widodo, Hamdan mulai bermanuver. Menggunakan surat bercap MK, Hamdan mengirim surat protes ke Presiden Jokowi terkait keberatannya terhadap sejumlah anggota pansel itu.

"Saya menjaga kewibawaan institusi hakim dan Ketua MK, yang sedang saya jabat. Interview itu adalah tes kemampuan dan kelayakan. Persoalannya, apakah hakim MK yang oleh UUD masih ditanyakan lagi kemampuan dan kelayakannya?" kicau Hamdan dalam akun twitternya, @hamdanzoelva, Rabu (24/12/2014).

Puncaknya, peraih doktor di bidang tata negara dengan disertasi 'Pemakzulan' itu mangkir ikut wawancara terbuka. Sebagai ganjarannya, pansel pun mencoret Hamdan dari daftar 5 besar yang lolos ke seleksi berikutnya.

Beda Hamdan, beda Fadlil. Keduanya membuat tradisi ketatanegaraan baru. Lalu, langkah siapa yang akan jadi rujukan?


(asp/nrl)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed