Rieke Diah Pitaloka: Pemerintah Harus Berani Berantas Mafia TKI

Yogyakarta -

Anggota DPR RI, Rieke Diah Pitaloka menegaskan pemerintah saat ini harus berani memberantas mafia Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Menurutnya mafia dalam bisnis penempatan TKI sampai sekarang masih ada baik di pusat maupun daerah.

"Meski kita sudah meratifikasi konvensi PBB tahun 1990 mengenai perlindungan hak-hak pekerja migran, sebagus apapun aturan, kalau sindikat mafia perdagangan manusia tidak diberantas, ya sama saja," kata Rieke kepada wartawan usai peresmian Pos Pijat Akupresure Ngudi Waras di Klitren, Gondokusuman, Yogyakarta, Sabtu (27/12/2014).

Menurut dia, tidak hanya mafia migas saja yang harus diberantas, tapi juga mafia TKI. Sebab mafia TKI juga ada.

"Siapapun yang terindikasi, baik itu di tubuh di kementerian jika ada atau di lembaga terkait harus dibersihkan. Presiden harus berantas dan saya kira presiden pasti tahu itu. Kita dukung sama-sama untuk itu (berantas-red)," tegas Rieke.

Menurut dia, untuk memberantas mafia TKI atau perdagangan manusia itu salah satunya adalah tidak boleh ada pejabat negara baik di pusat dan daerah terutama pejabat eksekutif dan legislatif yang terlibat dalam bisnis penempatan TKI.

"Itu jadi penting seperti yang dilakukan pemerintah Philipina," katanya.

Dia menambahkan dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) 2015 yang penting dilakukan adalah memberikan pendidikan dan pelatihan kepada para TKI. Pendidikan dan pelatihan itu menjadi tanggungjawab negara. Sedangkan sektor swasta tetap dilibatkan namun hanya pendukung saja.

"Leading sektornya tetap pemerintah," katanya.

Rieke mengatakan dirinya pernah memberikan masukan kepada Presiden Joko Widodo mengenai Balai Latihan Kerja (BLK) di daerah. Rieke mengatakan, Presiden Jokowi akan menghidupkan BLK di daerah. Diharapkan BLK itu bisa bekerjasama dengan industri yang ada di daerah-daerah. Mereka dilatih untuk pemenuhan tenaga untuk industri dalam negeri industri.

"Ini bisa jadi konsep Kemenaker. BLK bisa tembus sampai kecamatan sesuai industri yang berkembang di daerah itu, sehingga kebutuhan tenaga kerja terpenuhi," katanya.

Rieke juga mengusulkan anak-anak putus sekolah yang mengikuti program kejar Paket C tidak hanya bersifat umum tapi bersifat kejuruan. yang mengikuti program paket C, langsung diberikan pelatihan bekerjasama dengan industri.

"Setelah itu bisa diserapkan jadi tenaga kerja. Bukan bisa lanjutkan pendidikan lagi saja tapi juga ada jaminan bisa kerja," pungkas dia.

(bgs/jor)