Targetkan Swasembada Pangan, Jokowi Diminta Tunjukkan Perhatian ke Petani

Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menargetkan swasembada pangan dalam waktu 3 tahun. Oleh karena itu, Presiden Jokowi diharapkan menunjukkan perhatiannya kepada nasib para petani.

"Ada tiga langkah yang bisa dilakukan pemerintahan Jokowi untuk menunjukkan keberpihakannya kepada para petani," ujar Dewan Pengurus Nasional Aliansi Masyarakat Sipil Hebat (Almisbat) Ir. Muwardi Pangihutan Simatupang dalam rilis yang diterima detikcom, Selasa (23/12/2014).

Mantan Deputi Kementerian BUMN era Presiden Megawati ini mengatakan ‎langkah pertama yang bisa dilakukan pemerintahan Jokowi adalah memberikan hak pengelolaan atas tanah-tanah negara yang terlantar untuk dikelola secara kolektif oleh para petani.

Kedua, memberikan sistem informasi tentang kebutuhan pasar atas komoditas pertanian.‎ Ketiga, memperbaiki sistem logistik dan distribusi pupuk atau pakan dan hasil panen.

"Dengan tiga langkah tersebut, harapannya upaya perubahan terhadap kondisi petani dapat diwujudkan," tuturnya.

Menurut Muwardi, ‎moderniasi pertanian harus diiringi perubahan struktur sosial masyarakat. Bagaimana budaya pertanian modern harus ditransformasikan ke publik lewat informasi mengenai kebutuhan pasar, tata kelola yang efisien.

Muwardi menilai sejak orde baru hingga saat ini, semua pemimpin gagal menyejahterakan petani.‎ Sudah 6 Presiden belum berhasil menunjukan keberpihakannya kepada petani.

"Ini lantaran semua Presiden kita selama ini selalu berpikir inbox, tidak out of the box," ungkap mantan Ketua Alumni IPB 2003 ini

Muwardi berharap Presiden Jokowi tidak mengulangi kesalahan yang dilakukan Presiden-presiden sebelumnya. "Sebaliknya, pemerintahan Presiden Jokowi harus lebih peduli kepada nasib para petani," imbuhnya.

Sementara itu Sekjen Petani Nasdem, Syaiful Bahri mengkitisi minimnya akses kepemilikan lahan yang dimiliki petani di Indonesia. Minimnya akses ini menurut Syaiful adalah problem serius di dalam isu pertanian.

"Bayangkan kepemilikan lahan yang hanya 0.25 ha/KK Petani dari 45 juta KK petani, dari total 6 juta hektar lahan pertanian, Belum lagi rendahnya kualitas tanah/unsur hara dalam tanah," ungkap Syaiful.

Lebih lanjut Syaiful menambahkan bagi dia Pertanian modern bukan berarti menggantikan pertanian rakyat dengan "rice estate" . Artinya , pembukaan lahan secara besar-besaran untuk ditanam satu macam komoditas, dalam hal ini padi.

"Lebih baik akses tanah-tanah terlantar yang dimiliki oleh negara diberikan kepada petani untuk menggarap," tuturnya.

Syaiful juga mengamini usulan Muwardi agar pemerintah juga memberikan infomasi terhadap komoditas yang dibutuhkan pasar. "Artinya, tidak melulu yang namanya petani harus menanam padi. Itulah inti pertanian modern," tutup Syaiful.

(fjr/ros)