Pemerintahan SBY Dinilai Telah Menyulut Sumbu Bencana

Solo - Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dinilai sebagai bentuk baru dari Orde Baru atau layak disebut Neo-Orba. Selain itu, selama seratus hari memerintah, sudah dianggap banyak memperlihatkan ketidakmampuan. Dia juga dinilai lemah menghadapi tekanan sehingga menempatkan orang-orang yang salah dalam kabinetnya.Pendapat tersebut disampaikan pengamat ekonomi Ichsanuddin Noorsy dan praktisi hukum Eggi Sudjana dalam seminar bertema 'Indonesia Pasca 100 Hari Pemerintahan SBY - JK' yang digelar oleh BEM Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), Selasa (25/1/2005).Noorsy memberikan ilustrasi tentang sepak terjang bisnis sangat merugikan yang dilakukan anak-anak Soeharto di masa Orde Baru. Saat itu penasihat politik Soeharto, GPH Djatikusumo, mengingatkan agar keluarga Cendana tidak terlalu berlebihan. Namun Soeharto menjawabnya dengan alasan bahwa konstitusi tidak melarang keluarga pejabat berbisnis."Jawaban itu sama persis dengan apa yang disampaikan Presiden SBY beberapa saat lalu. Itulah salah satu indikasi bahwa dia senyata-nyatanya adalah neo-Orba. Padahal apa yang dilakukan oleh keluarga Cendana itulah yang akhirnya memicu bencana besar tahun 1997 hingga 1998," papar dia."Apa yang disebut sebagai program kabinetnya banyak diwarnai kebohongan dan bahkan kezaliman. Dalam seratus hari, Pemerintahan SBY sudah kelihatan bahwa dia akan mengulang bencana di negeri ini. Sumbu bencana sudah disulutnya. Kalaupun dia aman saat ini, di saat terjadi krisis energi pada 2008 nanti nasib SBY benar-benar telah berada di ujung tanduk," lanjut dia.Hal serupa juga disampaikan oleh Eggi Sudjana. Salah satu yang dicontohkan Eggi adalah penanganan SBY menghadapi keputusan Pemerintahan Malaysia memulangkan ribuan TKI ilegal. Seharusnya SBY memanfaatkan hubungan baik dua bangsa serumpun dengan melobi PM Abdullah Badawi agar tidak memulangkan mereka karena kondisi ekonomi Indonesia yang tidak memungkinkan."Dia malah menyiapkan dana Rp 140 miliar untuk penyambutan mereka. Bahkan dia sendiri menyambut kedatangan para TKI itu di Riau. Padahal setelah mereka pulang dan menganggur akan berpotensi meningkatkan kerawanan sosial, kekerasan dan kriminalitas. Kalau persoalannya hanya tidak legal maka dia bisa mengupayakan legalitasnya daripada bangsanya menderita," papar Eggi.Selain itu, Menurut Eggi, dalam penempatan pejabat, SBY tidak secermat Megawati. Untuk posisi menteri tenaga kerja misalnya, Megawati mendudukkan seorang ketua serikat buruh yang paham problem buruh. Sedangkan SBY mendudukkan seorang pengusaha yang berpotensi memanfaatkan jabatan. "Itu bukti bahwa dia lemah. Tidak bisa menolak tekanan dalam memilih pembantu," tukasnya. (asy/)