Melihat Peluang Golkar Ikuti Jejak Demokrat yang Jalankan Politik Nonblok

Jakarta - Dua kubu di Partai Golongan Karya yakni kelompok Agung Laksono dan gerbong Aburizal Bakrie (Ical) Rabu sore nanti akan menggelar perundingan penjajakan untuk menjalin islah. Dua hasil Musyawarah Nasional yang saling bertentangan akan dirundingkan.

Salah satu yang kini alot adalah terkait posisi Partai Golkar di Koalisi Merah Putih. Kubu Ical keukeuh mempertahankan Golkar di KMP, sementara Agung Cs ngotot agar beringin keluar dari koalisi pendukung Prabowo Subianto-Hatta Rajasa itu.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar versi Munas Jakarta Priyo Budi Santoso menyebut ada opsi lain untuk menjembatani perbedaan tersebut. "Biarkan Golkar yang mirip-mirip Demokrat, menjadi penyeimbang," kata Priyo di kantor DPP Golkar, Jalan Anggrek Neli Murni, Slipi, Jakarta Barat, Senin (22/12/2014).

Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono pada Rabu (10/12/2014) menjelaskan posisi penyeimbang yang dijalankan partainya.

Politisi yang akrab disapa SBY itu menegaskan bahwa Demokrat bukan menjadi bagian dari Koalisi Indonesia Hebat maupun Koalisi Merah Putih. Presiden ke-6 RI ini mengibaratkan bahwa partainya mengambil sikap nonblok, seperti Indonesia di antara perang dingin Amerika dan Rusia.

"Sama seperti perang dingin dulu kan, ada blok kanan, ada blok timur. Tapi kan ada gerakan nonblok, Indonesia nonblok. Tidak salah sebetulnya, itu pilihan kami," kata SBY saat menjadi pembicara pada kuliah umum di UIN Syarif Hidayatullah, Tangerang Selatan, Banten.

Menurut SBY dalam posisi nonblok, Demokrat bisa bebas menjalin kerja sama baik dengan KMP maupun KIH. "Berarti kan komunikasi saya dengan teman KIH terbuka. Sama halnya komunikasi kami dengan Koalisi Merah Putih, juga terbuka untuk kepentingan bangsa," kata SBY.

Posisi Demokrat yang mengambil posisi nonblok pun seolah menjadi kekuatan penentu di Dewan Perwakilan Rakyat. Di DPR partai berlambang Mercy ini mendapatkan 73 kursi, sehingga suaranya menjadi rebutan baik oleh KIH maupun KMP. Hal itu sudah terjadi saat pemilihan pimpinan DPR pada 1 Oktober lalu.

Saat itu Demokrat menjadi rebutan KMP dan KIH. Setelah melalui sejumlah lobi Demokrat pun merapat ke KMP. Paket pimpinan DPR yang didukung Demokrat bersama KMP berhasil memenangkan pemilihan pimpinan DPR.

Apabila nantinya Golkar juga mengambil posisi nonblok dengan 91 kursi di DPR, maka kekuatan KMP akan berkurang dan Demokrat tak lagi menjadi penentu.



(erd/nrl)