DPR Desak Pemerintah Bentuk Aceh Trust Fund Bersama PBB

Jakarta - DPR mendorong pemerintah membentuk Aceh Trust Fund bersama-sama PBB untuk menghimpun bantuan negara-negara asing bagi penanggulangan bencana gempa dan tsunami di Nanggoe Aceh Darussalam (NAD) dan Sumatera Utara (Sumut). "Kami mengusulkan pemerintah melakukan pendekatan proaktif agar komitmen bantuan dari negara asing terealisasi ini dapat dilakukan dengan membentuk Aceh trust fund bersama PBB," kata Ketua Tim Pengawas Penanggulangan Bencana Aceh dan Sumut Muhaimin Iskandar.Hal itu disampaikan Muhaimin dalam jumpa pers setelah melakukan pertemuan dengan delegasi Parlemen Korea di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (25/1/2005). Delegasi Parlemem Korea menyampaikan simpati dan memberi bantuan dari pribadi parlemen sebesar 5 ribu dolar AS.DPR mengusulkan Aceh Trust Fund dibuka dengan rekening atas nama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Sekjen PBB. Hasilnya lalu disalurkan melalui Badan Otorita Khusus Aceh. Pembentukan Aceh Trust Fund untuk menghindarkan terjadinya penyelewengan penggunaan bantuan. "Ini belajar dari kesalahan dan kegagalan bantuan yang tidak terealisir saat bencana di Iran dan Afrika. Ini juga sekaligus mengawasi agar tak terjadi penyimpangan," kata Muhaimim.Muhaimin juga mengungkapkan, berdasarkan pengamatan tim pemantau di lapangan masalah lain yang harus jadi prioritas adalah pengungsi. Tim pengawas menilai penanganan pemerintah terhadap pengungsi belum sistematis. "Kebutuhan dasar belum terpenuhi dan definisi pengungsi harus diperjelas," kata Muhaimin.Sedangkan anggota tim pengawas dari FPAN Ahmad Farhan Hamid menambahkan, pendataan pengungsi harus segera dilakukan karena pendataan sangat bermanfaat untuk proses rehabilitasi ke depan. (iy/)