Cabang di Daerah Sebaiknya Fokus pada Pencegahan, Penindakan Urusan KPK Jakarta

Jakarta - Rencana KPK membangun cabang di daerah diapresiasi positif. Tapi sebaiknya cabang di daerah hanya mengurus pada pencegahan saja. Urusan penindakan tetap berkoordinasi dengan Jakarta alias KPK pusat.

"Kalau gagasan hanya pencegahan bagus. Secara normatif keberadaan perwakilan daerah diatur dalam UU KPK. Namun dalam pelaksanaannya sebaiknya jika KPK ingin bentuk di daerah perlu mempertimbangkan 3 aspek yaitu efisiensi, anggaran, dan pengawasan," jelas pegiat Indonesia Corruption Watch (ICW) Emerson Yuntho, Selasa (23/12/2014).

"Khusus untuk pencegahan mungkin sangat baik dibentuk perwakilan. Namun untuk penindakan sebaiknya tetap dikontrol dari pusat," tambah Emerson.

Jadi, lanjut Emerson, bagian penindakan terpusat di Jakarta dan jangan membuka cabang di daerah. "Karena jika penindakan juga bercabang di daerah rawan terhadap independensi dan pengawasan. Juga sangat mungkin membuat institusi penegak hukum di lokal tempat perwakilan KPK berada merasa menjadi institusi kelas 2," urai dia.

Khawatir ada kecemburuan dari penegak hukum lain yang juga memiliki kewenangan yang sama dan malah menimbulkan konflik.

"Jangan sampai juga KPK punya pengalaman buruk seperti pengadilan Tipikor. Ketika dibentuk di daerah justru menghasilkan koruptor di daerah. Sudah ada 7 hakim Tipikor yang jadi tersangka korupsi. Perwakilan pencegahan yes, tapi perwakilan penindakan No," tutup dia.

(ndr/mad)