KJRI Jeddah Sepakati Zona Integritas Bebas Korupsi di Hari Ibu

Jeddah - KJRI Jeddah melakukan penandatanganan Pakta Integritas Bebas Korupsi yang dilakukan oleh para pejabat dan lokal staff. Kegiatan ini diadakan bertepatan dengan Hari Ibu dan disaksikan oleh perwakilan PDIP di Jeddah.

Penandatanganan Pakta Integritas Bebas Korupsi tersebut disaksikan oleh Konjen RI Jeddah Dharmakirty Syailendra dan Kepala Kanselerai M Amar Makruf. Penandatanganan tersebut juga disaksikan oleh para tokoh masyarakat, di antaranya Ketua PCI NU Saudi Arabia Ahmad Fuad, Ketua PERWALU PDI Perjuangan Saudi Arabia Sharief Rachmat, dan pegiat Pendidikan Elly Warti Maliki.

Sebelumnya, di waktu yang sama KJRI Jeddah menggelar upacara Hari Ibu ke 86 yang dihadiri jajaran beserta istri para pegawai KJRI Jeddah. Turut hadir tamu undangan dari berbagai komponen seperti NU, GP Ansor, POSPERTKI, dan PERWALU PDI Perjuangan Saudi Arabia.

Pasca pelantikan Joko Widodo dan Jusuf Kalla sebagai Presiden dan Wakil Presiden, KJRI Jeddah di bawah kepemimpinan Dharmakirty Syailendra Konjen RI Jeddah secara bertahap dan terus menerus melakukan reformasi SDM, pelayanan, dan perlindungan.

Ketua PDI Perjuangan Arab Saudi Sharief berharap, ke depan KJRI Jeddah tidak lagi menjadi tempat yang angker bagi para TKI. KJRI Jeddah harus menjadi tempat berlindung para TKI, dan melayani dengan cara memanusiakan manusia kepada TKI.

"Saya yakin di bawah kendali Pak Dharmakirty hal tersebut bisa terwujud. Kita pun beri apresiasi dan sambut positif sikap tanggap KJRI Jeddah atas keinginan pusat agar KJRI Jeddah terbebas dari korupsi. Saya pun sependapat dengan sikap Pak Konjen, agar penandatanganan tersebut bukan sekedar seremonial, tapi harus dibuktikan dengan tindakan nyata. Tentu kita yang dilibatkan sebagai saksi mempunyai tanggung jawab besar, khususnya memonitor keseriusan KJRI Jeddah pasca penandatanganan Pakta Integritas Bebas Korupsi. Kita akan tagih bila kedapan ada jajaran KJRI Jeddah yang KKN," jelas Sharief, dalam keterangan tertulis yang diterima detikcom, Senin (22/12/2014).

Sharief menyarankan, agar petinggi KJRI Jeddah bertindak tegas bila ada jajarannya yang KKN atau bertindak kasar terhadap TKI. "Kita berharap pasca penandatanganan tersebut tidak ada lagi laporan dari masyarakat bahwa urusan dengan KJRI Jeddah semua bisa lancar ibarat istilah "fi fulus semua mulus". KJRI Jeddah harus bisa membuktikan dan berupaya untuk mengembalikan kepercayaan TKI kepada KJRI Jeddah," ungkap Sharief.

"Saya pun menyarankan kepada jajaran KJRI Jeddah maupun KBRI Riyadh, bila sudah tidak sanggup melindungi dan melayani dengan ramah para TKI sebaiknya mengundurkan diri. Dari pada bertahan dan ke depannya merusak citra Perwakilan RI. KBRI Riyadh dan KJRI Jeddah bukan tempat mencari nafkah, tetapi tempat untuk mengabdi terhadap bangsa dan Negara. Jangan adalagi jarak antara KBRI/KJRI dengan TKI, seperti halnya Presiden Jokowi serta Ibu Retno Menteri Luar Negeri yang dekat dengan rakyat dan mengayomi," tambah Sharief.

(jor/rvk)