Awas Pemancing di Air Keruh

Jakarta - Setiap tahun Jakarta selalu dilanda banjir. Padahal miliaran rupiah dikeluarkan untuk berbagai proyek pengendalian banjir di Ibukota negara ini. Ada yang mencoba mengail ikan di air keruh?Dari pada kota metropolitan, Jakarta agaknya lebih pas dijuluki kota banjir. Bagaiamana tidak, hampir setiap tahun musibah ini selalu mampir. Langkah dan kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tidak pernah mujarab. Jakarta seperti tidak akan pernah sembuh total dari banjir.Lewat berbagai instansi terkait, pemprov DKI bahkan pemerintah pusat sudah mengeluarkan banyak biaya untuk masalah yang satu ini. Mulai dari normalisasi sungai, pengerukan waduk dan sebagainya. Namun toh banjir tetap saja datang. Miliaran rupiah kembali harus dikeluarkan akibat banjir.Untuk tahun 2004, Dinas Pekerjaan Umum (PU) DKI sudah menyedot anggaran yang tidak kecil, yakni sekitar Rp 292 miliar, cuma untuk masalah banjir. Rincian, untuk pemeliharaan pengendali banjir Rp 42,5 miliar, perencanaan tekhnik Rp 1,2 miliar, pembangunan pengendali banjir Rp 39,6 miliar, operasi pengendali banjir Rp 15 miliar, dan pembangunan Banjir Kanal Timur (BKT) Rp 150 miliar.Anggaran tersebut di luar alokasi anggaran yang diajukan Suku Dinas (Sudin) Pekerjaan Umum (PU) Tata Air di lima wilayah Jakarta. Masing-masing Sudin PU itu juga mengajukan dana pengendalian banjir. Misalnya Jakarta Pusat Rp 3,29 miliar, Jakarta Utara Rp 15,5 miliar, Jakarta Barat Rp 13,9 miliar, Jakarta Selatan Rp 10,2 miliar, Jakarta Timur Rp 23,5 miliar, dan Kepulauan Seribu 3,6 miliar.Sekali lagi, kenyataannya banjir masih melanda kota Metropolitan ini. Ribuan warga terpaksa mengungsi ke tempat-tempat yang dianggap lebih aman. Mereka tidur dengan peralatan seadanya di tenda-tenda darurat. Langkah pemerintah seolah-olah tidak lebih dari sekadar emergency respon. Pemerintah baru bergerak ketika bencana terjadi."Ada upaya-upaya untuk tetap menjadikan ini (banjir) sebagai ajang komoditas bagi instansi-instansi. Bila nanti terjadi banjir maka akan banyak dana kucuran. Seperti sekarang ini, ada anggaran dana yang akan keluar sekian triliun. Tapi kalau banjir ini sudah terjawab maka akan tidak adalagi dana itu," kata Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jakarta, Slamet Daroyani kepada detikcom.Sekadar mengingatkan, banyak kasus dugaan korupsi dana penanggulangan bencana yang terjadi. Irma Hutabarat, Ketua Institute of Civic Education on Indonesia (ICE on Indonesia), misalnya, sampai digugat Pemda DKI karena dugaan menilap duit dana banjir Rp 3,6 milyar. ICE On sebelumnya ditunjuk sebagai penyalur dana korban banjir itu. Pemda DKI akhirnya mencabut gugatan, setelah Irma mengembalikan dana banjir itu.Dugaan penyelewengan juga dialamatkan kepada yayasan-yayasan yang didirikan Presiden Soeharto. Siti Hardiyanti Rukmana, Bendahara Yayasan Dana Gotong Royong Kemanusiaan, yayasan untuk korban bencana, berkali-kali mesti bolak-balik ke Kajaksaan Agung. Ia diduga menggunakan Rp 1,6 milyar dana yayasan untuk membeli saham Bank Duta. Namun, kasus ini ditutup karena dugaan tak bisa dibuktikan.Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara juga melakukan pemeriksaan terhadap Amn SH, Kepala BPN Deli Serdang. Dia diduga kuat melakukan tindak korupsi Rp 5,3 miliar, yang merupakan dana ganti rugi tanah proyek banjir Desa Marindal Kecamatan Patumbak.Dana di pos bencana alam di APBD pun juga sering diselewengkan. Yang paling anyar adalah dugaan adanya korupsi dana bencana yang dilakukan Gubernur Banten, Djoko Munandar. Dia ditetapkan Kejaksaan Tinggi Banten sebagai tersangka. Tuduhannya, atas inisiatif Djoko, Rp 14 milyar dana bencana di pos pengeluaran malah digunakan untuk membiayai pembangunan rumah anggota DPRD dan tunjangan kegiatan DPRD.Banyaknya dana untuk mengurus masalah banjir menunjukkan 'bisnis' banjir sangat prospektif. Bukan tidak mungkin hal ini menyebabkan sejumlah pihak sengaja atau membiarkan banjir di Jakarta tetap terjadi. Sebab bagi Jakarta, banjir sendiri bukan hal yang baru."Banjir ini sudah sejak 1980. Bila kita fokus dan mengacu pada Belanda dan Singapur maka akan selesai pada 15-20 tahun," ungkap Slamet.Dinas PU DKI mengakui, pelaksanaan program pengendalian banjir memang tidak semuanya nampak kasat mata. Namun hal itu bukan berarti tidak ada proyek yang berjalan. Berbagai program rutin seperti pengerukan kali dan saluran tetap dilaksanakan."Banjir sengaja didiamkan? Saya rasa ini keliru. Kita tidak pernah berpikir seperti itu," kata Wakil Kepala Dinas PU DKI Jakarta, I Gde Nyoman Suwandi.Suwandi menjelaskan, banjir di Jakarta ini disebabkan berbagai faktor. Misalnya, sungai-sungai di Jakarta tidak bisa menampung kiriman air dari Bogor. Kondisi geografis Jakarta dimana 40 persen wilayahnya berada di bawah permukaan laut, juga ikut menjadi penyebab.Pemprov Jakarta terus berbenah mengatasi kendala-kendala tersebut. Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan melakukan pompanisasi. Model pompa yang baru dimiliki Pemprov DKI adalah pompa fluid. Itu pun belum sepenuhnya bisa dibangun di kawasan yang lebih rendah dari laut."Belum semuanya bisa kita tangani dengan pompanisasi. Jadi bukan kitamendiamkan tetapi memang kondisinya begitu," ujar Suwandi. (djo/)