Persoalan banjir di Bandung Selatan seperti Dayeuh Kolot dan Baleendah bukan pertama kali terjadi. Beberapa literasi menyebut banjir di kawasan yang sejajar dengan air sungai Citarum sudah terjadi sejak dulu, persisnya ketika Dayeuh Kolot hendak dijadikan Ibu Kota Jawa Barat. Namun, karena melihat kondisi alam yang tidak memungkinkan, akhirnya Ibu Kota Provinsi dipindahkan ke Bandung.
Beragam upaya dilakukan guna menghindari banjir seperti menyodet aliran sungai. Selain juga melibatkan pemerintah pusat dan daerah untuk menangani persoalan menahun. Nah, ada yang menarik ketika Menpan RB Yuddy Chrisnandi menyatakan optimistis bahwa persoalan banjir tersebut akan rampung dalam 5 tahun kepemimpinan Jokowi-JK.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dalam perbincangan itu, dipaparkan juga langkah pemerintah daerah melalui Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan yang akan melakukan rapat lintas sektoral. Tujuannya adalah untuk meminta pusat turun tangan. Belum ada langkah konkret jangka pendek untuk menangani persoalan yang sudah bertahun-tahun diperbincangkan.
"Gubernur besok akan rapatkan lintas sektoral dan laporkan rencana implementasi program pemerintah pusat untuk mendapatkan dukungan," beber Yuddy.
Minggu kemarin Menteri Yuddy mendatangi kawasan banjir Baleendah bersama Gubernur Jabar Ahmad Heryawan. Kepada korban banjir, Yuddy menyatakan kedatangan dirinya adalah atas perintah Presiden Jokowi.
"Dugikeun ka nu sanes nyak pak, abdi dongkap ka dieu diutus langsung presiden, pak Jokowi (sampaikan pada yang lain, saya datang ke sini diutus langsung presiden)," ujar Yuddy saat didekati salahsatu korban banjir usai memantau Kampung Cieunteung naik perahu, kemarin.
Kepada wartawan, Yuddy menyatakan Presiden Jokowi menyampaikan keprihatiannyan kepada para korban banjir di tiga kecamatan di Kabupaten Bandung. "Kebetulan pak presiden sedang ke luar kota, jadi beliau mengutus saya ke sini untuk memantau langsung," ujar Yuddy.
Di tempat sama, Gubernur Jabar Ahmad Heryawan menyatakan roadmap untuk mengatasi banjir di Kabupaten Bandung sudah ada. Namun dibutuhkan campur tangan pemerintah pusat karena ini menyangkut lintas sektoral.
"Tidak bisa kita hanya membereskan hilirnya, namun hulunya dibiarkan. Meski pun di sini dibenahi, kalau di hulunya tidak ya percuma. Jadi dari hulu hingga hilir harus sama-sama dibenahi," katanya.
(ahy/imk)