"Kita perlu introspeksi. Tidak elok mengklaim diri sendiri paling syar'i sedangkan kelompok yang lain kurang syar'i, atau bahkan tidak syar'i, termasuk persoalan mode jilbab," kata Wakil Sekretaris Jenderal PBNU Muhammad Sulton Fatoni, dalam keterangannya, Jumat (19/12/2014).
Secara khusus Sulton menyoroti kelompok tertentu yang selalu mendengung-dengungkan istilah "jilbab syar'i". Menurutnya, upaya tersebut bagian dari pembelahan yang dilakukan secara sistematis dengan target pemaksaan style atau simbol jilbab kelompok tertentu.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ini eranya reformasi, bukan era kolonial Belanda atau Jepang. Tidak mungkin ada larangan mengenakan jilbab, apalagi di instansi sekelas kementerian," tegas Sulton.
Dia juga menyampaikan, isu agama adalah wilayah sensitif yang apabila tidak berhati-hati dalam penggunaannya dikhawatirkan mengancam keutuhan bangunan kehidupan harmonis bangsa Indonesia.
"Kami mengimbau tidak ada lagi politisasi isu keagamaan, terlebih hanya untuk kepentingan melanggengkan kekuasaan," tutur dia.
(ndr/mad)