ILO Terapkan Kerja Padat Karya untuk Korban Tsunami
Selasa, 25 Jan 2005 02:09 WIB
Jakarta - Satu juta orang di Indonesia dan Srilangka diperkirakan kehilangan mata pencaharian akibat tsunami. Untuk itu Badan Perburuhan Dunia (ILO) akan menerapkan strategi ketenagakerjaan padat karya.Strategi penciptaan lapangan kerja padat karya akan diintegrasikan ke dalam upaya bantuan kemanusiaan dan rekonstruksi menyikapi bencana tsunami. Demikian dinyatakan ILO dalam rilisnya, Senin (24/1/2005) malam.ILO menyatakan respons terhadap tragedi tsunami memerlukan pemulihan padat karya, dengan memberikan perhatian khusus kepada kebutuhan kelompok terentan dan pembangunan kembali mekanisme perlindungan sosial.ILO pun mengatakan akan mengkoordinasikan upaya-upayanya ini dengan upayapemerintah dan multilateral yang lebih luas lagi.Bencana tsunami menghancurkan rumah, bangunan, jalan, jembatan, persediaan air, listrik, panen, irigasi, dan tambak, aset produktif serta usaha kecil berdampak buruk pada mata pencaharian orang-orang di wilayah bencana.Lebih parah lagi, bencana ini menimpa kaum miskin yang umumnya tinggal di pinggiran pantai atau daerah marjinal, serta mengakibatkan mereka kehilangan mata pencaharian dan harta kekayaan yang tidak seberapa.Di Aceh dan Kepulauan Nias, sekitar 600 ribu orang kehilangan sumber penghidupan akibat tsunami. Mayoritas pekerjaan yang hilang di bidang perikanan, bisnis skala kecil, pertanian dan usaha kecil yang tidak terdaftar.Tingkat pengangguran di provinsi-provinsi yang terkena dampak diperkirakan 30 persen atau lebih, meningkat secara drastis dari tingkat 6,8 persen di provinsi-provinsi tersebut sebelum tertimpa bencana.Sebelum tsunami, sekitar 9,7 juta orang menganggur di Indonesia, yangartinya jumlah keseluruhan pengangguran meningkat sebanyak 6 persen akibat krisis.Di Srilangka, lebih dari 400 ribu pekerja di bagian timur, selatan, dan barat wilayah pantai yang terkena bencana kehilangan pekerjaan dan sumber penghidupan. Mayoritas pekerjaan yang hilang di Srilangka di bidang industri perikanan, hotel dan pariwisata, serta ekonomi informal.Tingkat pengangguran di provinsi-provinsi terkena bencana diperkirakan meningkat dari 9,2 persen sebelum bencana ke lebih dari 20 persen.Sebelum tsunami, sekitar 725 ribu orang menganggur di Srilangka, yang artinya jumlah keseluruhan penganggur meningkat 55 persen atau lebih sebagai dampak krisis.Kendati demikian, dokumen strategi ILO pun menyatakan bantuan dan dukungan memadai dalam bentuk pembangunan kembali, perbaikan dan penempatan kembali infrastruktur fisik, termasuk tempat serta peralatan untuk memulihkan mata pencaharian dan kerja serta pembangunan kembali sistem perlindungan sosial, dapat memberdayakan kembali antara 50 persen dan 60 persen korban untuk menghidupi diri mereka sendiri dan keluarga mereka pada akhir 2005, serta dapat mengembalikan sekitar 85 persen pekerjaan dalam 24 bulan.StrategiElemen-elemen utama di dalam strategi respons ILO yang terintegrasi adalah rekonstruksi infrastruktur padat karya guna menciptakan lapangan kerja dan pemulihan pendapatan secara cepat, seraya membangun kembali infrastruktur dasar, mengembangkan keterampilan teknis dan lainnya serta mempromosikan perdamaian sosial.Program mata pencaharian melalui pengembangan ekonomi lokal untuk mempromosikan rehabilitasi dan pemulihan serta mendorong kesempatan kerja melalui pengembangan dan pembangunan usaha dan kerja, skema anggaran sosial, serta investasi yang ramah ketenagakerjaan.Pemulihan pasar kerja serta layanan ketenagakerjaan publik darurat untuk menggantikan atau memperkuat institusi pasar kerja, pendidikan umum dan swasta, institusi pelatihan serta kantor ketenagakerjaan.Proyek-proyek yang ditujukan untuk melindungi kelompok rentan, termasuk anak-anak yang kehilangan orangtua mereka dan berisiko tinggi untuk diperdagangkan serta tereksploitasi, orang muda yang kehilangan pekerjaan atau setengah menganggur akibat bencana, perempuan terutama para janda dan kepala keluarga yang rentan terhadap bias jender, diskriminasi, penganiayaan dan pekerja migran, yang tidak terjangkau program dukungan sosial dan bantuan.Kemudian jaringan keselamatan sosial dan perlindungan sosial yang menjangkau keseluruhan masyarakat baik di ekonomi formal maupun informal sebagai upaya memastikan kestabilan sosial dan peningkatan prospek untuk pemulihan.
(sss/)











































