Survei LSI: Meski Mahal, Rakyat Tetap Setuju Pilkada Langsung

Jakarta - Sejumlah elite partai politik menggunakan isu mahalnya biaya untuk mengembalikan pilkada via DPRD. Meski mahal, namun pilkada langsung tetap menjadi pilihan.

"Kritik pertama terhadap pilkada langsung adalah biaya penyelengaraan yang terlalu mahal, faktor ini menjadi salah satu landasan mengapa KMP menggulirkan ide untuk mengubahnya. Untuk itu survei ini juga menanyakan kepada masyarakat apakah mereka juga memiliki pandangan yang sama," ujar Direktur Ekskutif Peneliti Lembagai Survei Indonesia (LSI) Hendro Prasetyo dalam presentasi pro-kontra pilkada langsung di kantornya, Jalan Lembang Terusan, Menteng, Jakpus, Rabu (17/12/2014).

LSI menggelar survei pada 25 Oktober-3 November 2014. Responden survei berjumlah 2.000 orang yang diberi pertanyaan 'Menurut Ibu dan Bapak, sistem pilkada mana yang cocok untuk gubernur, bupati atau wali kota?'. Margin error survei ini 2,1%.

"Masyarakat paham dan sadar bahwa pilkada secara langsung memakan biaya yang tidak sedikit," sambung Hendro.

Meski demikian, menurut hasil survei LSI, masyarakat bisa mengabaikan mahalnya biaya agar bisa memilih langsung pemimpinnya. Berdasarkan hasil survei, 66,8% menginginkan pilkada langsung.

"Hal ini menunjukkan mayoritas masyarakat cenderung ingin memilih pemimpin secara langsung. Hal ini dipandang lebih penting dibandingkan konsekuensi biaya yang dikeluarkan," tuturnya.

(edo/trq)