Ancaman terbesar yang dihadapi Golkar adalah tidak bisa mengikuti Pilkada serentak pada tahun 2015 karena tidak ada kepengurusan yang diakui pemerintah. Kalau Golkar tak ingin menuju kehancuran, mestinya konflik internal diselesaikan sesegera mungkin.
"Golkar bisa kehilangan peluang untuk punya bupati, wali kota, atau gubernur," kata politikus Golkar yang terus menyuarakan munas rekonsiliasi, Hajriyanto Y THohari, kepada detikcom, Rabu (17/12/2014).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Partai kan dibuat untuk menciptakan kader untuk dipromosikan dalam jabatan publik seperti presiden, gubernur, bupati, menteri, parlemen, kepala daerah. Kalau tidak ikut pemilu, pilkada, pilpres, terus untuk apa dibuat partai? Memangnya sama dengan arisan atau majelis taklim?" sindir mantan Wakil Ketua MPR RI ini.
Sementara itu kedua kubu masih saja jual mahal. Ketum versi Munas Bali Aburizal Bakrie sudah membuka pintu islah, demikian juga kubu Agung Laksono yang mengukuhkan pengurus lewat Munas Jakarta. Namun toh sampai kini mereka masih saja saling jual mahal dan tak mau gamblang melakukan lobi untuk menyelamatkan beringin.
"Saya tugaskan ke Pak Hidayat dan Pak Cicip untuk mengatur bagaimana dilakukan komunikasi," kata Ical menginstruksikan Ketua Harian dan Waketum Golkar di bawah kepengurusannya itu untuk maju sebagai juru runding.
Rupanya niat Ical ini dianggap setengah-setengah oleh kubu Agung. Agung menolak berunding dengan juru runding Ical.
"Memang tadi telepon saya, itu sebagai teman saja. Enggak ada (pertemuan islah). Saya ketua umum tapi bukan juru runding. Kalau hanya sebagai pertemanan, enggak masalah," kata Agung di kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Rabu (17/12/2014).
Jika Agung dan Ical masih saling jual mahal, lalu bagaimana nasib islah Golkar?
(van/nrl)











































