Kubu Agung Siap Tak Ikut Pilkada Serentak Bila Tempuh Jalur Hukum

Jakarta - Golkar terancam tak akan menjadi peserta Pilkada serentak pada tahun 2015 bila penyelesaian konflik internal menempuh jalur hukum. Ketua DPP Golkar kubu Agung Laksono, Leo Nababan menyatakan pihaknya siap bila konsekuensinya demikian.

"Bila memang tak sepakat mengakui keabsahan Munas IX di Jakarta, maka jalur pengadilan menjadi konsekuensinya. Golkar tak akan ikut Pilkada serentak tahun 2015 kalau begitu. Tentu dari awal kami siap kalau itu konsekuensinya," ujar Leo kepada detikcom, Selasa (16/12/2014).

Leo menyebut bahwa kubu Aburizal Bakrie (Ical) adalah yang paling takut menghadapi konsekuensi itu. Menurut dia, Ical sudah terlanjur menjanjikan posisi penting di daerah bagi para pemilihnya di Munas yang memenangkan dirinya.

"Janji manis Ical akan kandas karena Golkar tak akan bisa mencalonkan Bupati, Walikota, dan Gubernur," ucap Leo sambil terkekeh.

Selain tak ikut kontestasi politik daerah, Golkar juga terancam tak memiliki formasi solid dalam fraksi di parlemen. Akan ada dualisme kepemimpinan fraksi baik di DPR mau pun MPR.

"Kami akan mengakui Agus Gumiwang sebagai ketua fraksi di DPR dan Agun Gunanjar sebagai ketua fraksi di MPR. Kami tidak akan mengakui Ade Komarudin dan Bambang Soesatyo," pungkas Leo.

Padahal peran fraksi sangat penting untuk mengegolkan sejumlah regulasi di DPR. Tentunya fraksi yang berasal dari kubu Agung Laksono tak akan seiring sejalan dengan KMP yang merupakan oposan pemerintah.

(bpn/van)