"Kami jangan dipaksa sesuatu pokok yang tidak demokratis, oligarki, kemudian elitis. Jangan dipaksa mengakui keputusan secara sepihak," kata Agung di kantor DPP Golkar Slipi, Jakarta Barat, Selasa (16/12/2014).
Lantas, siapa nama yang bakal disiapkan akan menjadi mediator dalam perundingan ini? Agung mengaku kalau pihaknya belum menentukan tokoh yang akan jadi penengah. Begitupun terkait kabar kesiapan sesepuh Golkar BJ Habibie untuk menjadi mediator dua kubu ini.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dia mengatakan dalam perundingan nanti pastinya akan menyinggung keabsahan hasil munas. Hal ini termasuk persoalan yang berkaitan dengan kepengurusan.
"Banyak sekali mungkin yang berkaitan dengan personalia. Kalau pengakuan jelas kami diakui, keduduka kami sudah diakui. Tapi, untuk disahkan tunggu dulu. Kalau kami mengikuti misalkan pemerintah menghendaki seperti itu," sebutnya.
(hat/erd)