Wasekjen PDIP: Jokowi Tak Mungkin Incar Kursi Ketum

Jakarta - Wasekjen PDIP Ahmad Basarah menegaskan Presiden Joko Widodo tidak mungkin maju sebagai Ketum PDIP. Alasannya, Jokowi sudah menegaskan bahwa kabinetnya dilarang rangkap jabatan di parpol.

"Jokowi tidak mungkin maju sebagai ketum. Alasannya, Jokowi sudah menggariskan bahwa menteri di kabinetnya dilarang rangkap jabatan di partai," ucap Basarah saat dihubungi, Senin (15/12/2014).

Menurut Basarah, apabila menteri sudah dilarang untuk rangkap jabatan, tidak mungkin Jokowi justru melanggarnya sendiri. Ia yakin mantan Gubernur DKI Jakarta itu tidak akan maju sebagai ketum.

"Kalau menteri yang tugasnya adhoc dilarang karena dianggap mengganggu fokus, apalagi dengan jabatan presiden yang tanggung jawabnya lebih luas dari menteri. Tidak mungkin dia double standard," ujar anggota Komisi III DPR ini.

Selain itu, Jokowi sendiri yang mencetuskan nama Megawati untuk maju lagi sebagai Ketum saat Rakernas PDIP.

Basarah menegaskan siapa Banteng-1 nantinya adalah urusan rumah tangga PDIP. "Silakan saja berpendapat. Urusan PDIP adalah urusan rumah tangga PDIP. Orang boleh beri pendapat tapi pada akhirnya keputusan penting yang menyangkut masa depan partai menjadi yuridiksi politik partai," pungkasnya.

Survei Cyrus melibatkan 1.200 responden untuk mengukur regenerasi parpol. Salah satu hasilnya adalah Megawati dinilai tidak layak menjadi Ketum PDIP lagi.

"Seandainya Ibu Mega dicalonkan jadi Ketum tetapi harus berkompetisi, maka berdasarkan survei, Jokowi di peringkat pertama yaitu 26,1 persen, Puan Maharani 18,6 persen dan Megawati 16,7 persen," ujar Ceo Cyrus Network, Hasan Nasbi, di Consulate Lounge, Jl Wahid Hasyim, Jakarta, Senin (15/12/2014).

(van/nrl)