Nurdin Halid: Mau Islah? Akui Dulu Munas Bali

Jakarta - Politisi Partai Golkar yang menarik diri dari hiruk pikuk politik perkubuan di partainya, Hajriyanto Thohari, menyerukan digelarnya munas rekonsiliasi untuk mengakhiri perpecahan di tubuh partai pohon beringin tersebut. Waketum Golkar versi Munas Bali Nurdin Halid mengatakan islah bisa saja dilakukan dengan syarat mereka harus mengakui Munas di Pulau Dewata.

"Langkah-langkah islah pernah dilakukan sebelum munas, setelah munas tidak ada islah. Artinya, kalau islah kui dulu hasil yang sah itu Bali karena itu konstitusional. Akui dulu kalau itu benar kemudian kita akomodir," ujar Nurdin dalam gelaran konferensi pers di lantai 46 Bakrie Tower, Jl HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Senin (15/12/2014).

Pintu islah dianggapnya masih terbuka selama masih dalam ranah konstitusi yang berlaku. Namun bila kubu Agung yang notabenenya sudah dipecat meminta islah, Nurdin menyarankan agar mereka meminta pengampunan kepada DPP untuk kembali diangkat menjadi anggota partai beringin itu.

"Islah dalam konteks sesuai konstitusi partai. Orang yang sudah dipecat bagaimana mau islah, minta pengampunan dulu baru jadi anggota partai. Setelah jadi anggota partai baru bisa," lanjutnya.

Meski demikian, kata Nurdin, komunikasi antara pihaknya dengan kubu Agung terus berjalan meski tengah berkompetisi mendapat pengakuan masing-masing kepengurusan dari Kemenkum HAM.

"(Komunikasi) Terus berjalan tapi kita nggak mau melahirkan demokrasi politik dengan premanisme. Nggak mau menciptakan negara dengan premanisme. Islah keharusan dalam konteks konstitusional. Bisa saja nanti kalau yang nggak puas bikin ketua partai tandingan," pungkas mantan Ketua Umum PSSI itu.

(aws/van)