SBY Utus 4 Menteri Temui Pimpinan Negara Penentu di FATF

Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) telah menunjuk empat menteri untuk menemui sejumlah kepala pemerintahan negara-negara penentu di Financial Action Task Force (FATF) agar RI terbebas dari kategori negara tidak kooperatif dalam pemberantasan pencucian uang.Keempat menteri ini nantinya akan menyampaikan secara langsung surat SBY. Demikian disampaikan Mensesneg Yusril Ihza Mahendra usai pertemuan dengan Presiden SBY di Kantor Kepresidenan, Jl. Medan Merdeka Utara, Jakarta, Senin, (24/1/2005).Dijelaskan Yusril, langkah tersebut merupakan langkah diplomasi tingkat tinggi yang dilakukan presiden agar RI tidak lagi disamakan dengan negara-negara seperti Myanmar, Nigeria, dan Solomon Island dalam hal tindak pemberantasan korupsi.Menurutnya, RI sudah melakukan berbagai kebijakan dalam hal peraturan perundang-undangan dan kebijakan untuk pemberantasan pencucian uang. Bahkan, Jaksa Agung juga telah memberlakukan praktik pencucian uang sebagai dakwaan berlapis pada beberapa kasus korupsi."Dimasukkannya kita dalam daftar itu lebih banyak karena unsur politis, jadi kita juga harus melakukan langkah-langkah diplomasi politik tingkat tinggi," kata Yusril sambil menambahkan penandatangan utusan khusus tersebut akan dilakukan dalam waktu dekat ini.Lebih lanjut, dia mengatakan, RI masuk dalam daftar tersebut sejak tahun 1998, dan seiring dengan membaiknya situasi keuangan di Indonesia serta munculnya berbagai peraturan perundangan-perundangan kriminalisasi terhadap pencucian uang, maka sudah saatnya RI ke luar dari daftar tersebut.Sayangnya, lobi-lobi teknis yang dilakukan PPATK sampai saat ini belum membuahkan hasil maksimal. Karenanya, presiden memutuskan menunjuk utusan khusus.Menteri-menteri yang ditunjuk adalah Menko Perekonomian Aburizal Bakrie yang akan menyampaikan surat SBY kepada presiden AS dan presiden Brazil, Menkeu Jusuf Anwar kepada PM Australia dan PM New Zealand, Mendag Mari Elka Penegstu akan menyampaikan surat kepada PM Inggris dan PM Prancis. Dan, Yusril sendiri diminta menyampaikan surat presiden kepada PM Jepang.Selain negara-negara tersebut, sebetulnya masih ada satu lagi penentu dalam FATF, yakni Hongkong. Namun, pemerintah memutuskan tidak mengirim utusannya ke sana, karena kesulitan dalam hal diplomasi. Masalahnya, Hongkong bukan sebuah negara, melainkan bagian dari Cina, sehingga utusan khusus seharusnya ke Beijing. Hanya saja masalahnya Cina sendiri bukan anggota FATF.Lebih jauh Yusril mengatakan, presiden berharap dengan adanya utusan khusus tersebut, dalam sidang FATF pada Februari nanti, RI sudah tidak lagi masuk dalam kategori negara yang tidak kooperatif. Untuk keperluan tersebut sejak minggu lalu Deplu dan Dubes RI di negara-negara tujuan sudah menyampaikan nota kepada kementerian luar negeri masing-masing negara, dan pekan ini Sesneg tinggal memantau kesiapan dari masing-masing kepala pemerintahan untuk menerima utusan khusus presiden."Kalau tanggalnya sudah ada baru kita akan berangkat," kata Yusril sambil menambahkan, presiden juga berpesan kepada masing-masing utusan khusus tersebut untuk menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas keterlibatan negara-negara tersebut dalam penanggulangan bencana tsunami di Aceh dan Sumut. (umi/)