Pembatasan Umur Kendaraan Disebut Ahok Jadi Celah 'Main Uang' Oknum Dishub

Jakarta - Perda Pemprov DKI No 5 Tahun 2014 tentang transportasi. Dalam Perda itu diatur usia kendaraan umum ‎hanya 10 tahun. Menurut Gubernur DKI Basuki T Purnama, pembatasan ini bisa dijadikan lahan bisnis pihak Dinas Perhubungan.

"Kalau saya seorang pengusaha bus, saya rawat dengan baik. Bus saya bisa beroperasi 50 tahun jalan, saya untung dong. Tapi Pemda membatasi usia kendaraan umum hanya 10 tahun. Biaya memperbaiki bus juga masalah. Toh mereka 10 tahun juga dipersulit," kata Gubernur DKI Basuki T Purnama di diskusi Sistem Transportasi Perkotaan di Gedung Joang 45, Jalan Menteng Raya, Jakpus, Sabtu (13/12/2014).

Ia mengkritisi peraturan ini karena seharusnya kendaraan pribadilah yang diperketat masa beroperasinya. Dengan pembatasan ini akan membuat operator kendaraan tak akan maksimal mengurus kendaraannya.

Tak hanya itu, pembatasan usia kendaraan ini akhirnya menjadi peluang 'main uang' oknum Dishub. Yang paling memungkinkan, kata Ahok, terjadi di pengujian KIR yang dilakukan setiap tahun.

"Ini kebiasaan di Jakarta. Karena melanggar Perda. Yang dibatasi itu umur kendaraan, akhirnya dijaganya juga di KIR. Itu nembak (uangnya). Itu penuh permainan juga," kata Ahok.

Ucapan ini disampaikannya di depan beberapa pemilik perusahaan operator bus dan Kepala Dinas Perhubungan DKI, M Akbar. Menurut Ahok, uji KIR selalu menjadi ruang 'permainan' oknum pegawai Dishub.

"Saya lihat banyak masalah di Dishub, saya tarik Pak Akbar dari BLU Transjakarta ke Dishub. Bisa nggak kamu beresin. Ternyata nggak gampang juga. Ini semua hanya soal keberanian," ucapnya.

Di depan Akbar, Ahok mengkritisi banyak hal soal transportasi Jakarta. Soal angkutan yang doyan ngetem, bajaj yang kesulitan mengisi BBG dan sistim tender untuk pengadaan bus TransJakarta.

Menanggapi hal ini, M Akbar yang ditemui wartawan usai diskusi berjanji akan melakukan perbaikan. "Apa yang sudah dikritisi akan kita perbaiki secara bertahap," ujar Akbar singkat.

(bil/kha)