Mukernas PPP Kubu Djan: Perppu Pilkada Adalah Ikhtiar Penegakan Demokrasi

Jakarta - Setelah menggelar agenda pandangan umum DPW dan Sidang Komisi, akhirnya Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kubu Djan Faridz menyelesaikan pelaksanaan Mukernas. Mukernas ini menghasilkan beberapa keputusan dan pandangan terkait arah koalisi partai hingga sika soal Perppu Pilkada.

Ketua Umum PPP Djan Faridz menyebut hasil Mukernas adalah menyatakan kalau tindakan pemecatan yang dilakukan kubu Romahurmuzy terhadap kepengurusan DPW dan DPC dianggap tidak pernah ada.

"Jajaran pengurus DPW/DPC/PAC/Ranting terus rapatkan barisan dan tetap taat pada AD/ART sambil tunggu putusan PTUN dan pendaftaran ke Kemenkumham," ujar Djan usai penyelenggaraan Mukernas di Hotel JS Luwansa, Rasuna Said, Jakarta Selatan, Jumat (12/12/2014).

Djan pun menegaskan kalau DPP yang dipimpinnya bakal mengambil tindakan sesuai AD/ART partai bagi pengurus DPW dan DPC yang melanggar. Tidak ketinggalan soal Perppu Pilkada, PPP ingin menegakan demokrasi untuk kedaulatan rakyat.

"Pemilu yang akan datang diharapkan menggunakan siste yang lebih demokratis, memperkecil fragmentasi politik, dan tidak membuang suara rakyat," sebutnya.

"Sehubungan dengan itu, maka PPP merasa kalau Perppu Pilkada Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dapat dipahami scr politis sebagai ikhtiar menegakan demokrasi dan kedaulatan rakyat," kata Djan.

Selain itu, Djan mengatakan sebagai partai islam, PPP bakal tetap istiqomah dengan prinsip amar maruf nahi munkar. Dengan prinsip ini, PPP akan mendorong dan mendukung sementara yang keliru dan tidak baik untuk rakyat.

"Itu akan kita upayakan cegah dan kritik dengan semangat bilhikmah hasanah sampai mujahadah," kata mantan Menteri Perumahan Rakyat itu.



(hat/fjr)