JK: Keterbukaan Informasi Publik untuk Transparansi

Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menyebut keterbukaan informasi publik agar semua lembaga dan parpol dapat melakukan transparansi kepada masyarakat. Tranparansi disebut sebagai salah satu unsur paling penting dalam demokrasi.

JK menjelaskan soal tranparansi tersebut dengan memberikan sebuah contoh pada Rumah Sakit (RS) PMI. "Saya bertanya kenapa dapurnya dekat tempat tunggu dan transparan?" ujar JK dalam sambutannya di acara Komisi Informasi Pusat (KIP) di Istana Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jumat (12/12/2014).

"Oh Pak kalau mau dapur bersih harus transparan. Kalau di belakang kotor, nanti tidak ada yang kontrol. Jadi dapurnya sengaja di depan orang dan semua kaca. Itulah artinya transparansi. Kalau transparan, maka dia cenderung bersih," lanjut JK.

JK mengatakan salah satu keberhasilan demokrasi adalah transparansi. Karena dengan transparansi, maka masyarakat dapat mengetahui setiap kejadian dan peristiwa yang dilakukan oleh lembaga pemerintahan dan parpol. "Tanpa transparansi tidak mungkin kita dapat minta partisipasi masyarakat," lanjut JK.

Namun JK juga mengkritik proses penilian transparansi yang dilakukan KIP hanya didasarkan pada laporan website. Menurutnya, proses transparansi harus dilakukan di semua wilayah tidak hanya lewat tampilan website. Selain itu, perlu dilakukan proses verifikasi terhadap laporan-laporan yang ditampilkan di website.

"Tapi tentu tidak hanya website itu karena kalau website saja, yang bertanding itu hanya para programmer," ucapnya.

Pada pemeringkatan KIP tahun 2014, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mendapatkan peringkat teratas dengan nilai sempurna yaitu 100. JK mengatakan sudah seharusnya Kemenkeu menjadi lembaga yang transparan.

"Kalau Menkeu tidak transparan memang itu kelewatan. Karena angka-angka yang harus diketahui orang. Biayanya berapa, defisit berapa, pengeluaran berapa. Musti diketahui orang kan. Aturan akuntasi seperti itu," ucapnya.

JK berharap KPI tidak hanya berperan seperti humas tetapi juga memberikan umpan balik dan saran kepada setiap instansi dan lembaga, lembaga pemerintah daerah.

(fiq/mok)