Rakyat Aceh Harus Tentukan Nasibnya Sendiri

Jakarta - Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) Tengku Muslim Ibrahim berpendapat pembangunan kembali Aceh harus diserahkan kepada rakyat Aceh sebagai pihak yang paling berhak menentukan nasib sendiri. Adapun para pihak dari luar, mulai pemerintah pusat dan masyarakat di luar Aceh hingga lembaga-lembaga nasional dan internasional hanyalah sebagai faktor-faktor pendukung."Pembangunan kembali Aceh tidak boleh sekali-kali meninggalkan rona keislaman, pendidikan, dan kebudayaan sebagai ciri khas provinsi Serambi Mekah ini," ungkap Muslim, yang juga ketua panitia pelaksana Musyawarah Ulama, Zu’ama, Cendekiawan se-Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) di sekretariat bersama MPU, Jl Hasan Dek, Simpang Surabaya, Banda Aceh, Senin (24/1/2005). Musyawarah bertema ‘Ikhtiar Memulihkan Aceh’ tersebut akan dihadiri sekitar 300 ulama, pemuka, dan cendekiawan se-Aceh dengan mengambil tempat di Auditorium Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Arraniry, Darussalam, Banda Aceh, Senin (24/1) pagi ini. Acara yang difasilitasi MPU NAD dan MUI pusat ini merupakan perhelatan bersejarah yang digelar di Banda Aceh pasca-tsunami dan gempa bumi memporak-porandakan sebagian pesisir barat dan timur Aceh pada 26 Desember lalu. Sejumlah tema akan dibahas dalam pertemuan tersebut, mulai dari agama, pendidikan, kebudayaan, rehabilitasi infrastruktur ekonomi, rehabilitasi mental masyarakat Aceh, serta rehabilitasi fisik pasca-tsunami di NAD. Diharapkan, musyawarah ini akan melahirkan rekomendasi berupa sikap, pandangan, dan aspirasi masyarakat Aceh dalam kerangka membangun kembali Aceh.Menurut doktor yang mengajar di IAIN Arraniry, Banda Aceh, ini musyawarah tersebut sangat penting sebagai ajang temu pikiran dan saling tukar pikiran mengenai arah pembangunan kembali Aceh. "Mau ke mana Aceh hendak dibawa, di sinilah peran vital dan sentral ulama menyusul lumpuhnya Pemerintah Daerah (Pemda) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) akibat bencana. Tujuan dan maksudnya tiada lain untuk membangkitkan ghiroh Aceh," jelas Muslim.Karena itulah, sambungnya, rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh ke depan membutuhkan cetak biru atau rancang bangun yang konprehensif dan holistik meliputi semua aspek pembangunan infrastruktur fisik dan nonfisik serta pemulihan mental, rohani, dan aspek psikis rakyat Aceh. "Aspek mental, rohani, dan psikis ini tidak boleh sama sekali diabaikan," tegas Muslim.Pernyataan serupa diungkapkan Din Syamsuddin, Sekretaris Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI). Sebagai wilayah yang kental dengan dimensi keislaman dan kebudayaan, Din mengingatkan bahwa untuk membangun kembali Aceh ke depan, pemerintah pusat tidak boleh berjalan sendiri. "Jangan lagi Jakarta mengulangi kesalahan fatal membangun Aceh seperti di masa-masa lalu," urai Din, Wakil Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah.Musyawarah Ulama, Zu’ama, Cendekiawan se-NAD, katanya, tidak untuk memberikan analisis atau penilaian apalagi hanya berupa pernyataan teologis bahwa bencana alam yang menimpa Aceh merupakan azab atau bala semata-mata. "Bahasa rekomendasi musyawarah nanti akan lebih bersifat politis yang bidangnya bisa sektoral, klasifikasi masalah berikut pemecahan yang tetap memperhatikan dimensi sosial keagamaan," ucap Din.Acara ini diharapkan melahirkan kesepakatan-kesepakatan yang menjadi titik awal momentum kebangkitan Aceh untuk kemudian ditindaklanjuti. "Jadi, musyawarah Aceh ini adalah demi masa depan nasional Aceh," demikian Din. (mar/)