Perpecahan di Golkar Kian Masif, Hajriyanto Serukan Munas Rekonsiliasi

Jakarta - Hajriyanto Y Thohari dari 'Golkar putih' terus menyerukan persatuan di tubuh Golkar. Hajri menyerukan Munas Rekonsiliasi.

Makin lama Hajriyanto makin cemas dengan perkembangan Golkar. Konflik yang dulu hanya ada di tataran elitis, kini mulai merambat ke mana-mana.

"Lihat saja sudah mulai masuk ke Fraksi Partai Golkar di DPR. Bayangkan jika fraksi yang merupakan perpanjangan tangan partai sudah mulai terbelah juga. Bagaimana nanti kalau menyikapi wacana penggunaaan hak interpelasi, Perppu Pilkada, dan lain-lainnya. Saya khawatir tidak lama lagi bisa merembet ke DPD I dan kemudian DPD II," kata Hajri kepada detikcom, Kamis (11/12/2014).

Mantan Wakil Ketua MPR ini menuturkan sejak dulu dia sudah menyuarakan kekhawatiran perpecahan di tubuh Partai Golkar. Namun saat itu banyak yang tak menghiraukan peringatan Hajri.

"Mereka dulu mencibir analisis saya dengan mengatakan "tidak ada perpecahan dalam PG". Mereka tanpa sadar telah melakukan "politik burung unta" dengan menyembunyikan fakta telah terjadinya konflik yang menjurus ke perpecahan," ujar Hajri.

Kini, Hajri melanjutkan, perpecahan di tubuh Golkar di ambang masifikasi. Jika perpecahan ini dibiarkan, maka akan makin sulit untuk didamaikan.

"Kini akhirnya yang berlangsung adalah kuat-kuatan politik saja. Masing-masing ingin menunjukkan eksistensinya secara de facto. Mereka mulai berprinsip yang penting secara de facto kubu mereka hadir (omnipresent) di medan politik. Ini ciri dari telah terjadinya masifikasi perpecahan. Semakin masif suatu perpecahan semakin kompleks dan rumit untuk direkonsiliasikan," ulas mantan Ketua DPP Golkar itu.

Hajri menyerukan para sesepuh Golkar turun tangan menyatukan kedua kubu yang berseteru. Kubu Ical dan Agung Laksono harus dipaksa untuk islah.

"Jika keduanya tidak mau juga dibujuk untuk islah, ya sebaiknya dipaksa saja dengan digelar Munas Rekonsiliasi. Itu jalan keluar yang bisa dilakukan. Syaratnya adalah yang penting kepanitiaan Munas Rekonsiliasi tersebut harus benar-benar imparsial, bahkan kalau perlu kepanitiaan munas rekonsiliasi itu tokoh-tokoh yang tidak mau lagi menjadi pengurus DPP PG agar tidak ada konflik kepentingan dan benar-benar fair," pungkas Hajri.

(trq/nrl)