Pemerintah Tetap Buka Ruang Perundingan dengan GAM

Banda Aceh - Pemerintah tetap membuka ruang untuk perundingan dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Jika saja GAM menerima UU Otonomi Khusus yang sudah diberikan untuk Aceh juga tidak ada pembicaraan mengenai pemisahan Aceh dari Indonesia."Kalau GAM sudah mengatakan bersedia, kita tinggal bicarakan teknisnya saja. Pada prinsipnya seperti itu," tegas Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto pada wartawan di Pelabuhan Malahayati, Aceh Besar, Minggu (23/1/2005) usai perjalanannya dari Sabang.Tapi dikatakan jenderel bintang empat ini, kesulitan mencapai kata sepakat dengan kelompok yang ingin memisahkan diri dengan Indonesia sejak tahun 1976 ini disebabkan GAM terdiri dari beberapa faksi. Jalur perundingan antara pemerintah Indonesia dan GAM sendiri pernah dirintis sebelum akhirnya pemerintah Indonesia memutuskan pemberlakuan darurat militer di Aceh pada Mei 2003 silam. Perundingan yang dijembatani Hendry Dunant Centre tersebut gagal ketika GAM tetap membicarakan kemerdekaan dalam pertemuan-pertemuan yang digelar antara petinggi-petinggi pemerintah Indonesia dan GAM. (mar/)