Dana Bantuan Porwanas Harus Dipertanggungjawabkan

Pekanbaru - Dana bantuan untuk organisasi masyarakat (ormas) yang diberikan Pemda harus dipertanggungjawabkan. Termasuk juga dana bantuan untuk acara Porwanas.Hal itu ditegaskan Zulfan Heri, anggota DPRD Riau Komisi E yang membidangi Ormas, Minggu (23/01/2005) di Pekanbaru. Menurut dia, saat ini DPRD Riau meminta pihak eksekutif untuk memperjelas sejumlah dana bantuan yang diberikan kepada ormas. Sebab, dari Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2005, terdapat Rp 190 miliar dana bantuan untuk ormas."Tapi setelah kita pelajari, dana bantuan itu tidak disebutkan ormas mana saja yang akan menerimanya. Padahal kita sudah sepakat ormas yang dibantu harus memiliki kriteria yang jelas. Ini agar kita mudah mengontrol penggunaan dana publik tersebut," kata Zulfan, anggota DPRD dari Fraksi Golkar.Disinggung masalah bantuan untuk Porwanas yang diajukan Pemda Rp 3,5 miliar itu, menurut dia, dalam RAPBD tidak tercantum secara jelas dana bantuan untuk Porwanas. Padahal seharusnya, pengajuan dana bantuan itu mestinya masuk dalam pos bantuan ormas."Kendati tidak tertera secara langsung dana bantuan untuk Porwanas, tapi kami yakin dana bantuan itu masuk dalam pos bantuan yang berjumlah Rp 190 miliar tadi. Namun, kami sudah minta kepada panitia anggaran untuk membahasnya kembali. Dan kami minta semua bantuan untuk ormas, termasuk dana bantuan Porwanas harus diperjelas untuk apa dan mau dikemanakan," kata dia. Menurut Zulfan Heri, yang namanya bantuan ke ormas, mestinya harus ada pertanggungjawaban secara atministrasi ke Pemda. Di samping itu, harus ada pertanggungjawaban ke publik. "Jadi apa pun namanya bantuan ke ormas, termasuk Porwanas harus dipertanggungjawabkan ke pemerintah dan ke publik," kata dia. Dia juga menyebutkan, dana bantuan untuk Porwanas yang masih tersisa Rp 3,5 miliar itu masih dalam pembahasan dewan. "Dana bantuan yang tersisa Rp 3,5 miliar itu belum final. Kita masih akan membahasnya kembali," katanya. Pembahasan kembali masalah bantuan untuk Porwanas ini, tidak terlepas dari pro dan kontra atas pelaksanaan acara tersebut yang dinilai banyak pihak tidak ada relevansinya ke masyarakat Riau. Apalagi, acara itu diselenggarakan pasca badai tsunami yang membuat banyak orang menuding PWI tidak punya etika dan perasaan atas musibah di Aceh dan Sumut. (asy/)