Disepakati Sistem Peringatan Dini Tsunami di Samudera Hindia

Disepakati Sistem Peringatan Dini Tsunami di Samudera Hindia

- detikNews
Minggu, 23 Jan 2005 11:04 WIB
Jakarta - World Conference on Disaster Reduction (WCDR) yang digelar di Kobe, 18-22 Januari 2005, menyepakati pembangunan sistem peringatan dini tsunami di Samudera Hindia. Sidang juga mengesahkan Hyogo Delclaration dan Hyoko Framework for Action 2005-2015. Hasil sidang ini disampaikan Konsulat Jenderal RI Osaka melalui rilisnya yang dikirimkan kepada detikcom, Minggu (23/1/2005). Sidang sendiri telah ditutup pada Sabtu (22/1/2005) oleh Menteri Negara Penanganan Bencana Jepang, Yoshitaka Murata. Penutupan ditandai dengan pengesahan dokumen-dokumen sidang, yaitu Hyogo Declaration dan Hyogo Framework for Action 2005-2015. Hyogo Declaration menetapkan komitmen dan kerangka kerja internasional untuk meningkatkan kegiatan pengurangan bencana global di abad ke-21, dan melihat adanya keterkaitan yang erat antara isu pengurangan bencana, pembangunan berkelanjutan dan pengentasan kemiskinan dengan melibatkan semua pihak dalam upaya tersebut. Selain itu, deklarasi ini juga menyerukan agar setiap negara memberikan prioritas utama dalam kebijakan nasionalnya untuk mengurangi risiko bencana. Hyogo Framework for Action bertujuan mengurangi secara substansial kerugian akibat bencana, baik korban jiwa maupun aset-aset sosial, ekonomi dan lingkungan serta negara dalam waktu sepuluh tahun ke depan. Dokumen ini berisi lima rencana tindak dengan prioritas: (i) membuat agenda pengurangan risiko bencana menjadi prioritas nasional dan lokal dengan landasan institusional yang kokoh bagi implementasinya; (ii) identifikasi, penilaian dan pemantauan risiko bencana dan meningkatkan kewaspadaan dini; (iii) menggunakan pengetahuan, inovasi dan pendidikan untuk membangun sebuah budaya aman dan ketahanan pada semua tingkatan; (iv) mengurangi faktor-faktor risiko yang mendasar; (v) memperkuat kesiapan menghadapi bencana dengan respons yang efektif pada semua tingkatan.Pada sidang pleno tanggal 19 Januari 2005, delegasi Indonesia menyampaikan pernyataan yang intinya menekankan pentingnya memperkuat kerja sama untuk membentuk mekanisme pengelolaan bencana, baik di tingkat bilateral, regional maupun internasional. Bencana tsunami di Samudera Hindia telah membuktikan bahwa bencana alam dapat melanda bukan hanya satu atau dua negara saja, bahkan setiap negara di kawasan, dan bahwa tidak ada negara yang dapat luput dan berjuang sendiri melawan fenomena ini. Dalam konferensi ini, telah pula diadakan sesi khusus mengenai Bencana Samudera Hindia (Special Session on Indian Ocean Disaster) di sela-sela sidang pleno pada tanggal 20 Januari 2005. Penyelenggaraan Sesi Khusus ini merupakan gagasan PM Jepang, Junichiro Koizumi, sebagai tanggapan positifnya atas bencana gempa dan tsunami yang melanda kawasan Samudera Hindia dan menimpa 11 negara pada 26 Desember 2004. Gagasan tersebut diutarakan PM Jepang pada kesempatan Special ASEAN Leaders’ Meeting on the Aftermath of the Earthquake and Tsunamis di Jakarta, 6 Januari 2005, dan diterima oleh seluruh negara peserta. Sesi Khusus ini menghasilkan suatu dokumen yang disebut Common Statement of the Special Session on the Indian Ocean Disaster: Risk Reduction for a Safer Future, di mana di dalamnya terdapat penekanan terhadap hasil Special ASEAN Leaders’ Meeting. Sejalan dengan Special ASEAN Leaders’ Meeting itu, Common Statement ini juga menyerukan pembangunan suatu sistem peringatan dini (early warning system-EWS) tsunami di Samudera Hindia dan meminta agar Dewan Ekonomi dan Sosial PBB (ECOSOC) memasukkan mekanisme penanggulangan bencana ke dalam agenda pertemuan mengenai humanitarian affairs pada tahun ini.Pada kesempatan Sesi Khusus ini, delegasi Indonesia menyampaikan paparan dengan judul “Earthquake and Tsunami in Aceh: Devastating Impacts in Indonesia and the Indian Ocean Region”. Selain secara rinci mengemukakan data faktual dan langkah serta kebijakan Pemerintah RI, juga strategi disaster management Pemerintah RI dan perlunya EWS di Samudera Hindia. EWS ini merupakan piranti yang sangat diperlukan Indonesia mengingat bencana tsunami 26 Desember merupakan bagian dari siklus tsunami reguler di Samudera Hindia. (asy/)



Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 


Hide Ads