SKL BLBI Rugikan Negara Rp 138 T, Laksamana Sukardi: Itu Lagu Lama

Jakarta - Penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKP) terhadap para obligor Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLB) membuat negara mengalami kerugian Rp 138 triliun. Bekas Menteri BUMN era Presiden Megawati Soekarnoputri, Laksamana Sukardi menolak berkomentar soal besarnya kerugian negara yang diduga terjadi karena penyimpangan tersebut.

"Sudahlah, itu sudah lagu lama‎. Nantilah itu," kata Laksamana di KPK, Jl HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Rabu (10/12/2014).

Pada tahun 1998 saat terjadi krisis moneter, BI memutuskan menguncurkan bantuan likuiditas kepada 48 bank senilai Rp 147,7 triliun. Pemerintah kemudian menerbitkan SKL kepada beberapa obligor, padahal kewajiban hutang mereka belum terpenuhi.

Berdasarkan hasil audit BPK, dalam kasus BLBI ini negara merugi sebesar Rp 138,4 triliun. BPK menyatakan, penggunaan dana Rp 138,4 triliun itu tak jelas ke mana.

Namun Laksamana Sukardi tak bergeming soal ‎kerugian negara itu. Dia berkukuh penerbitan SKL BLBI telah sesuai aturan berdasarkan Inpres No 8/2002.

"‎Surat Keterangan Lunas itu adalah bagi mereka yang kooperatif, yang menyepakati dan melunasi kewajiban pemegang saham diberikan SKL. Karena itu sesuai UU no 25 mengenai Propenas. TAP MPR juga bahwa waktu itu mau diubah kan? Perjanjian kewajiban pemegang saham itu mau diubah ternyata ada TAP MPR bahwa Presiden Megawati, pemerintah harus stick memenuhi perjanjian yang ada," jelas Laksamana.

"Dalam UU Propenas, dijelaskan harus diberikan insentif agar mereka bagi yang kooperatif, bagi yang tidak kooperatif ya harus diserahkan pada proses hukum, tentu saja ada proses yang sedang didalami," imbuhnya.

(kha/fdn)