Aziz Syamsuddin Minta Menkum HAM Sahkan Hasil Munas Bali dalam 7 Hari

Jakarta - Dua kubu di Partai Golkar sudah mendaftarkan kepengurusan ke Kementerian Hukum dan HAM. Waketum Golkar hasil Munas Bali, Aziz Syamsuddin, yakin kepengurusan kubu Ical yang akan disahkan.

"Menkum HAM tidak ada alasan untuk tidak sahkan Munas Bali," kata Aziz di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (10/12/2014).

Aziz menegaskan bahwa Menkum HAM harus mengesahkan hasil Munas yang sesuai dengan AD/ART partai. Menurutnya, semua proses menuju Munas Bali sudah sesuai aturan.

"Dalam Munas Bali ada rentetan peristiwa, ada konsultasi di Bandung antara DPD provinsi dan DPP, lalu pleno, rapimnas. Rapimnas di Yogyakarta rekomendasi lokasi Munas di Bali, Bandung dan Surabaya. Tidak ada rekomendasi Jakarta," papar Aziz.

Pria yang juga menjabat sebagai Ketua Komisi III berujar bahwa dalam ART Golkar, peserta Munas harus terdiri dari DPP, DPD kabupaten dan provinsi, ormas mendirikan dan organisasi sayap. Perwakilannya adalah ketua, sekretaris atau orang yang diberi mandat.

Aziz merasa Munas Bali sudah memenuhi semua syarat itu sehingga pasti akan disahkan oleh Menkum HAM. Bila tidak disahkan, Golkar kubu Ical pun sudah menyiapkan langkah selanjutnya.

"Saya minta Menkum HAM sesuai UU parpol, dalam 7 hari untuk tetapkan kepengurusan Bali sebagai yang terdaftar di Kemenkum HAM. Kalau tidak, akan gugat apakah di PTUN, perdata, atau pidana," ujarnya.

Kubu Ical mendaftarkan kepengurusan ke Kemenkum HAM Senin (8/12) lalu. 7 Hari kerja setelah pendaftaran itu 17 Desember 2014.

(imk/trq)