Selain memiliki dasar hukum yang jelas, Munas di Bali juga dihadiri oleh seluruh ketua dan sekretaris baik Dewan Pimpinan Daerah tingkat I maupun II. Ical kemudian membandingkan dengan sepinya Munas IX Golkar yang digelar kubu Agung Laksono di Ancol, Jakarta, 6 Desember lalu.
"Saya optimis hasil Munas Bali ini akan disahkan oleh Kemenkum HAM karena legal standing-nya jelas," kata Ical melalui akun Twitternya @aburizalbakrie yang dikutip detikcom, Rabu (10/12/2014).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Lalu menambahkan bahwa Munas Golkar di Bali memiliki landasan hukum yang jelas. Digelar atas amanah rapat pimpinan nasional yang dilakukan sebelumnya di Yogyakarta. Rapimnas di Yoga menurut dia digelar sebagai tindak lanjut hasil keputusan pleno yang digelar seluruh pengurus Golkar di kantor DPP di Jalan Anggrek Neli Murni, Slipi, Jakarta Barat.
"Baik di rapat pleno, dan rapimnas Pak Agung (Agung Laksono) itu hadir," kata Lalu yang juga juru bicara Ical itu.
(erd/nrl)











































