.webp)
Namun setelah pertemuan tersebut, satu persatu partai yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP) tiba-tiba menyatakan mendukung Perppu. Adakah perubahan sikap ini karena pengaruh SBY yang kerap disebut The King Maker?
Usai pertemuan dengan Jokowi, SBY menegaskan jika mereka sudah sepaham untuk mendorong Perppu Pilkada dapat diterima DPR.
"Kami punya posisi yang sama, sama-sama mengawal Perppu supaya bisa diterima DPR RI. Bagi Pak Jokowi, dan saya sendiri, Perppu Pilkada adalah sesuai aspirasi rakyat dan baik bagi kelanjutan demokrasi kita," kata SBY, Senin (8/12) lalu.
Setelah dengan Jokowi, SBY lalu menemui JK di kantor Wakil Presiden. Pertemuan ini dinilai angin segar merapatnya PD ke kubu Koalisi Indonesia Hebat (KIH). Jika benar PD merapat maka Perppu Pilkada dipastikan akan gol di DPR. KMP kalah banyak anggota dengan 'hengkang'nya PD ke KIH untuk isu Perppu Pilkada.
Menariknya, setelah pertemuan itu, JK mengisyaratkan tidak hanya PD yang akan mendukung Perppu bersama KIH. Namun PAN yang selama ini menentukan di KMP juga mendukung Perppu Pilkada.
Ucapan JK ternyata bukan sembarangan. Ketum PAN Hatta Rajasa melalui twitternya pun mengisyaratkan dukungan terhadap Perppu Pilkada. Hatta menegaskan pentingnya menjaga komitmen kesepakatan dengan PD. Dia juga tidak menafikan kemungkinan adanya partai KMP yang menyeberang saat paripurna nanti.
"Saya yakin bahwa KMP akan dapat menjaga kekompakannya, walaupun ada potensi perbedaan pandangan dalam mengambil keputusan mengenai Perppu Pilkada di paripurna DPR nanti. Apabila itu terjadi, bukan berarti telah terjadi perpecahan di dalam tubuh KMP," kicau Hatta.
Esoknya, Selasa (9/12), gelombang sikap serupa ditunjukkan rekan PAN di KMP, yakni Gerindra. Partai yang menjadi poros di KMP ini pun juga menyatakan hal sama soal Perppu Pilkada.
"Kita teken juga bersama-sama dengan Pak SBY dan yang lain-lain. Jangan dilihat seperti itu. Belum ada (yang ingkar janji). Ingkar janji itu kalau pas voting itu ternyata tidak jadi," ujar Waketum Gerindra Fadli Zon di Gedung DPR.
"Kita ini kan sekarang mendukung Perppu. Nah, nanti DPR akan memutuskan menerima atau menolak," lanjutnya.
Setelah itu, Golkar yang pada Munas di Bali mengeluarkan rekomendasi menolak Perppu Pilkada pun ikut-ikutan berbalik arah mendukung. Melalui akun twitter pribadinya, Ketum Golkar Aburizal Bakrie (@aburizalbakrie) mengatakan kini Golkar mendukung Perppu Pilkada.
"Maka Partai Golkar akan mendukung Perppu usul Pemerintah tentang UU Pilkada tersebut," kicau Ical dalam poin kesimpulannya.
PKS sebagai partai terakhir di KMP pun menyatakan hal serupa. Sekretaris Fraksi PKS Abdul Hakim tidak menutup kemungkinan partainya berubah haluan untuk mendukung Perppu Pilkada.
"Kalau yang lalu kan jelas, PKS mendukung pilkada langsung oleh DPRD. Tapi politik ini kan dinamis, dinamikanya berjalan, tidak boleh ego. Harus mendengarkan semua pihak. Kita masih punya waktu untuk mendengarkan semua pihak. Kita tidak ingin terjebak terburu-buru," ujar Sekretaris FPKS Abdul Hakim saat berbincang, Selasa (9/12) malam.
Menarik dan mengherankan, karena rentetan perubahan sikap ini setelah SBY melakukan pertemuan dengan Jokowi dan JK. Apakah ada campur tangan SBY dalam perubahan sikap partai-partai tersebut?
(bil/rmd)
