Pemerintah Lamban, Aceh Terancam Lost Generation

Solo - Anggota Komisi IX DPR RI, Sudigdo Adi, menilai Departemen Kesehatan masih lamban mengatasi problem kesehatan pengungsi Aceh. Dikhawatirkan akan banyak pengungsi, terutama anak-anak, akan terjangkit pernyakit mematikan akibat buruknya sanitasi. "Bisa terjadi the lost generation di Aceh," ujarnya."Hingga saat ini sanitasi lingkungan dan manajemen limbah di Aceh belum disentuh. Efeknya adalah akan banyak pengungsi, terutama anak-anak yang terjangkit muntaber dan pnemonia. Bahkan laporan yang saya terima saat ini bakteri berupa gas gangrin yang sangat berbahaya sudah menyebar di sana," ujarnya kepada wartawan di Solo, Sabtu (22/1/2005) sore. Politisi PDIP yang juga guru besar di Fak Kedokteran Unpad tersebut memaparkan bahwa bakteri gas gangrin adalah bakteri yang sangat mematikan. Seorang penderita luka jika terinfeksi bakteri itu harus segera diamputasi, sebab jika tidak pembusukan yang sangat cepat akan segera menjalar ke seluruh organ tubuh lainnya. Dengan cara-cara penanganan yang dilakukan oleh Depkes saat ini, dikhawatirkan penyebaran bakteri tersebut akan semakin meluas. Kekhawatiran lainya adalah penderita yang terinfeksi sebagian besar tidak bisa tertolong. "Bisa terjadi bencana mengerikan susulan di Aceh. Korban terbesar dimungkinkan adalah anak-anak dan kami khawatir terjadi the lost generation di sana," kata Sudigdo.Lebih lanjut, dikatakannya bahwa bercermin dari penanganan berbagai bencana yang terjadi, Pemerintah terlihat tergagap-gagap. Hal tersebut karena selama ini Depkes mengabaikan kesiapan managerial organisasi, database aset dan fungionalnya, serta lemahnya jaringan informasi yang dimiliki. Depkes diharapkan segera membuat perencanaan-perencanaan menghadapi situasi darurat.Persoalan lain yang harus diawasi ketat dalam penanganan musibah Aceh adalah distribusi dana hibah yang diberikan negara-negara donatur. "Ini Indonesia, sikap skeptis terhadap persoalan itu tetap diperlukan. Harus ada lembaga pemantau yang mengawasi secara ketat distribusi itu. Bahkan kalau perlu negara donatur membentuk kita perlu membentuk lembaga itu," lanjut Sudigdo. (nrl/)