"Biar Golkar selesaikan urusannya masing-masing. Kami dulu juga mengalami seperti itu (perpecahan) dan sudah lulus," kata Ketua DPP Bidang Hukum PDIP Trimedya Panjaitan saat dihubungi, Selasa (9/12/2014).
Partai berlambang banteng itu memang punya sejarah perpecahan, sebelum akhirnya muncul PDI Perjuangan setelah pecah dari PDI.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Tentu Menkum HAM akan melihat aturan-aturannya. Kita tidak pernah intervensi. Karena kita pernah meraskaan sakitnya dan beratnya di-intervensi. Kita serahkan kepada prosedur dan AD/ART Golkar sendiri," tutur Trimedya.
Keputusan netralitas pemerintahan dari unsur politis telah menjadi komitmen Pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla. PDIP sendiri juga tak akan berusaha mengintervensi partai lain lewat kekuasaannya di pemerintahan.
"Ini soal bagian penegakan hukum. Ini komitmen Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan juga Pak Jokowi untuk tidak mengintervensi penegakan hukum," kata Trimedya.
(dnu/van)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini