Anggota DPR Minta Dana Porwanas Ditinjau Ulang

Pekanbaru - Penyelenggaraan Porwanas dengan menggunakan dana APBD Riau sebesar Rp 6 miliar dinilai tidak etis. Karena itu, anggota DPR Azlaini Agus meminta Pemprov Riau dan DPRD untuk meninjau ulang. "Apakah wajar event nasional tapi seluruh dananya ditanggung daerah dengan mengeruk dana APBD Riau Rp 6 miliar tanpa ada bantuan APBN?" tanya anggota DPR asal Riau itu kepada detikcom di Pekanbaru, Sabtu (22/01/2005). Azlaini mempertanyakan apakah dana itu tidak terlalu besar untuk kegiatan yang hanya berlangsung beberapa hari saja. "Karena itu, kita minta pemerintah daerah dan DPRD Riau untuk meninjau ulang dana bantuan tersebut,” katanya. Saat ini, Pemprov Riau masih mengajukan sisa anggaran sebesar Rp 3,5 miliar kepada legislatif dari total yang dibutuhkan Rp 6 miliar. Sebelum DPRD Riau ketuk palu akhir Januari ini, kata Azlaini, dana bantuan yang masih tersisa itu harus ditinjau ulang."Apa target dari pelaksanaan itu, apa yang hendak dicapai dengan event tersebut. Lagi pula apa manfaatnya event Porwanas itu bagi masyarakat Riau sehingga harus dibiayai oleh APBD,” kata anggota DPR dari PAN itu.Azlaini yang juga dosen Universitas Islam Riau mengatakan jika Porwanas tidak ada manfaatnya bagi masyarakat Riau mengapa Pemprov bermurah hati memberikan dana. Hal ini menunjukan, pemerintah setempat hampir tidak memiliki komitmen dan keberpihakan kepada masyarakat."Sebenarnya Gubernur Riau Rusli Zainal tidak perlu membiayai event ini, di saat 42 persen masyarakat Riau hidup di bawah garis kemiskinan. Dan 62 persen masyarakat Riau hanya tamat SD. Jadi saya tidak mengerti mengapa gubernur harus membiayai Porwanas yang tidak jelas manfaat bagi masyarakat di Riau," paparnya. Sebenarnya, Azlaini tidak keberatan dengan penyelenggaraan Porwanas karena merupakan kegiatan PWI. Yang menjadi masalah, event ini menggunakan dana rakyat Riau. "Jadi sebenarnya Gubernur Riau tidak perlu membiayainya dan dana bantuan itu mesti ditinjau ulang," lanjutnya. Jika dana Rp 6 miliar itu diberikan kepada masyarakat bawah untuk menambah modal usahanya, lanjut Azlaini, akan dapat membangun perekonomian di Riau secara makro. Sedangkan bila diberikan kepada panitia Porwanas jelas tidak menguntungkan dan tidak bermanfaat."Jangan sampai dengan bantuan dana itu, justru melumpuhkan peran pers sebagai kontrol sosial ke pemerintah menjadi hilang. Kalau ini terjadi, maka ini kemunduran demokrasi. Ini yang kita khawatirkan bila pers itu sendiri meminta dana ke pemerintah,” tuturnya. Wacana Porwanas yang melibatkan dana publik ini, kata azlaini, juga akan disampaikannya ke DPR. Paling tidak untuk masa mendatang, pelaksanaan Porwanas itu tidak lagi menjadi beban rakyat. “Wacana Porwanas pro dan kontra yang terjadi di Riau ini, akan saya sampaikan ke rekan-rekan di DPR,” demikian Azliani.Sekadar diketahui, Porwanas akan digelar pada 8-18 Februari untuk memperingati Hari Pers Nasional yang jatuh pada 9 Februari. Penyelenggaraan Porwanas memunculkan sikap pro kontra karena menggunakan uang publik serta digelar masih dalam suasana bencana tsunami. (rif/)